ASIASPORTS

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengimbau seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kapal ferry untuk segera membeli tiket secara online melalui Ferizy.

Pasalnya, tiket periode libur panjang Idul Fitri dan Nyepi telah tersedia. ASDP mengingatkan bahwa pembelian tiket hanya dapat dilakukan secara online, karena saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menegaskan ASDP telah menerapkan layanan tiket online di 40 pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia, baik yang berbasis aplikasi maupun website Ferizy sebagai upaya ASDP untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi dan standar layanan bagi pengguna jasa di era digital saat ini.

“Tiket ferry telah tersedia sejak H-60 sebelum keberangkatan. Jadi, kami mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pembelian agar perjalanan lebih nyaman dan terencana. Pastikan sudah memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan, karena tanpa tiket yang valid, pengguna jasa tidak akan bisa menyeberang,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (16/2/2025).

Penerapan digitalisasi tiket melalui Ferizy merupakan bagian dari transformasi layanan ASDP yang telah berjalan sejak 2018. Sejak resmi diluncurkan pada 2020, jumlah pengguna Ferizy terus meningkat signifikan, dari 438.105 pengguna pada tahun pertama hingga lebih dari 2,78 juta pengguna per Januari 2025. Digitalisasi ini tidak hanya mempermudah pemesanan tiket, tetapi juga dapat meminimalisir antrean panjang ketika terjadi lonjakan saat puncak arus serta mengurangi praktek percaloan.

Untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan dan penumpang saat mudik Lebaran, ASDP telah memperkuat fasilitas dan kapasitas di sejumlah pelabuhan utama. Di lintasan Merak-Bakauheni, berkoordinasi dengan KSOP selaku regulator yang menetapkan jadwal, sebanyak 67 kapal telah disiapkan dengan kapasitas harian mencapai 25.067 kendaraan.

Sesuai arahan regulator Kementerian Perhubungan, Pelabuhan Ciwandan dan Bojonegara (BBJ) juga akan difungsikan sebagai pelabuhan alternatif dengan kapasitas tambahan hingga 6.760 kendaraan per hari. Di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, ASDP bersama dengan regulator dan stakeholder terkait juga siap mengoperasikan kapal berkapasitas besar serta buffer zone dan rekayasa lalu lintas guna menghadapi puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada H-2 Lebaran, yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi.

Selain peningkatan infrastruktur, Shelvy mengatakan ASDP juga memperluas kanal pembayaran tiket Ferizy guna memudahkan transaksi pengguna jasa. Kini pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, virtual account, serta e-wallet seperti LinkAja, ShopeePay, Blu BCA Digital, OVO, dan Dana. Tiket juga bisa dibeli melalui aplikasi Livin’ Sukha.

“Dengan berbagai opsi pembayaran ini, masyarakat dapat menghindari antrean panjang di pelabuhan serta risiko praktik percaloan yang merugikan karena harga tiket tidak sesuai ketentuan resmi,” tegasnya.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump bersama penasihatnya, Elon Musk melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap birokrasi AS. Lebih dari 9.500 pekerja federal diberhentikan pada hari Jumat (14/2/2025). Pemecatan tersebut mencakup berbagai departemen seperti Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, serta Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Melansir Reuters, kebijakan ini utamanya menargetkan karyawan baru dengan perlindungan kerja lebih sedikit. Bahkan, beberapa lembaga seperti Biro Perlindungan Keuangan Konsumen ditutup total. Rencana pemecatan juga menyasar Dinas Pendapatan Internal (IRS), yang akan kehilangan ribuan pekerja menjelang batas waktu pelaporan pajak warga AS pada 15 April 2025 mendatang.

Gedung Putih mengungkapkan, pemecatan ini merupakan tambahan bagi sekitar 75.000 pekerja yang telah menerima pesangon yang ditawarkan Trump dan Musk agar mereka mengundurkan diri secara sukarela. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 3% dari 2,3 juta orang tenaga kerja sipil.

Trump beralasan bahwa pemerintah federal terlalu besar dan boros, sementara utang negara mencapai US$36 triliun dengan defisit US$1,8 triliun. Namun, para Demokrat di Kongres menilai kebijakan ini melanggar kewenangan legislatif dalam pengelolaan anggaran. Sebaliknya, Partai Republik sebagian besar mendukung langkah tersebut.

Para kritikus mempertanyakan pendekatan tegas Musk, orang terkaya di dunia, yang telah mengumpulkan pengaruh luar biasa dalam kepresidenan Trump.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada hari Jumat menepis kekhawatiran tersebut, membandingkan Departemen Efisiensi Pemerintah Musk dengan audit keuangan.

“Mereka adalah orang-orang yang serius, dan mereka berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain, melakukan audit, mencari praktik terbaik,” katanya kepada Fox Business Network, dikutip dari Reuters, Sabtu (15/2/2025).

Musk, yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Trump, mengerahkan tim insinyur muda untuk meninjau efisiensi lembaga pemerintah. Namun, pendekatan ini dianggap lebih bersifat ideologis daripada sekadar penghematan biaya.

Keputusan pemecatan ini mengejutkan banyak pekerja federal, termasuk Nick Gioia, seorang veteran yang merasa dikhianati setelah 17 tahun mengabdi. Kritik juga datang dari serikat pekerja, yang menilai langkah ini lebih bertujuan melemahkan regulasi pemerintah daripada sekadar efisiensi.

“Saya telah berbuat banyak bagi negara saya dan sebagai veteran yang mengabdi pada negara, saya merasa telah dikhianati oleh negara saya,” kata Nick Gioia, yang bertugas di Angkatan Darat dan bekerja untuk Departemen Pertahanan selama total 17 tahun sebelum bergabung dengan Layanan Penelitian Ekonomi USDA pada bulan Desember dan dipecat pada Kamis malam.

Steve Lenkart, direktur eksekutif serikat pekerja Federasi Nasional Karyawan Federal, yang mewakili lebih dari 100.000 pekerja, mengatakan ia memperkirakan Musk dan bisnis SpaceX-nya memiliki kontrak besar dengan pemerintah federal AS, dan pemerintahan Trump akan berkonsentrasi pada lembaga yang mengatur industri dan keuangan.

“Itulah inti dari semua ini,” kata Lenkart.

“Ini tentang menyingkirkan pemerintah dari industri dan orang-orang yang sangat kaya, itulah sebabnya Elon Musk sangat antusias dengan hal ini.”

Selain PHK massal, pemotongan anggaran juga menyentuh sektor penting seperti keamanan nuklir. Sekitar 1.200 hingga 2.000 pekerja di Departemen Energi diberhentikan, termasuk 325 dari Administrasi Keamanan Nuklir Nasional, yang mengawasi persediaan nuklir.

Namun, PHK tersebut telah dibatalkan sebagian untuk mempertahankan pekerja keamanan nuklir yang penting. Tidak jelas berapa banyak dari 325 pemecatan yang dibatalkan.

Sebanyak 2.300 pegawai lainnya dipecat dari Departemen Dalam Negeri, yang mengelola 500 juta hektar lahan publik, termasuk lebih dari 60 taman nasional, serta program penyewaan minyak dan gas lepas pantai dan darat.

Selain itu, sejumlah pekerja di Departemen Pertanian yang jumlahnya tidak diketahui juga diusir.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit juga memangkas hampir 1.300 pekerja, atau sekitar sepersepuluh dari stafnya.

Pemecatan tersebut merupakan lanjutan dari serangkaian pemotongan yang menyasar sejumlah departemen termasuk Urusan Veteran, Pendidikan, dan Administrasi Bisnis Kecil.

Pejabat dari Kantor Manajemen Personalia, yang mengawasi perekrutan federal, bertemu dengan sejumlah lembaga pada hari Kamis, menyarankan mereka untuk memberhentikan karyawan yang baru direkrut yang tidak memiliki perlindungan pekerjaan penuh.

Kecepatan dan luasnya upaya Musk telah menimbulkan rasa frustrasi yang semakin besar di antara beberapa ajudan Trump atas kurangnya koordinasi, termasuk Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles.

Merespons hal tersebut, serikat pekerja saat ini tengah mengajukan gugatan hukum untuk menentang kebijakan ini. Sementara itu, audit keamanan terhadap sistem keuangan pemerintah sedang berlangsung, menyusul kekhawatiran atas akses Musk dan timnya terhadap data sensitif di berbagai lembaga.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menawarkan koalisi permanen bagi partai pendukungnya saat ini.

Hal ini diungkapkan saat acara silaturahmi dengan para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

“Intinya memperkuat koalisi. Kita, pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” kata Cak Imin usai acara.

Merespons hal ini, menurut Cak Imin, PKB menyambut baik rencana koalisi permanen ini. Menurutnya ini akan menjadi penguatan dan mempercepat pembangunan.

Seperti diketahui, Prabowo didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang terdiri dari Partai Gerindra yang menjadi motor utama koalisi ini. Kemudian, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat. Juga partai non-parlemen seperti PSI, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, dan Partai Prima.

Setelah Pilpres, koalisi ini pun semakin membesar. Saat itu, partai politik yang sempat menjadi lawan KIM seperti PKS, PKB, PPP, Perindo, dan Nasdem bergabung, yang kini dinamakan sebagai KIM Plus.

Saat ditanya mengenai koalisi permanen ini untuk proyeksi Pemilu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, Cak Imin membenarkan.

“Ya sampai kapanpun namanya permanen,” katanya. Namun ketika ditanya apakah akan mengusung Prabowo Subianto kembali, ia tak menjawab.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan dalam acara itu, Presiden hanya memberikan ucapan terima kasih kepada perjuangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sampai 100 hari masa pemerintahannya.

Selain itu, mengenai efisiensi anggaran pemerintah, Dasco mengatakan hal ini diharapkan tidak mengurangi peruntukan pelayanan publik dari Kementerian dan Lembaga.

“Tadi dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan manfaat efisiensi anggaran. Kemudian tadi sudah dijelaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi hak-hak, terutama pelayanan publik,” kata Dasco.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemungkinan akan mendapat tambahan alokasi anggaran baru di tengah penghematan besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Hal itu disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (13/2/2025).

Dia mengungkapkan, dari hasil rapat terbaru dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang rekonstruksi anggaran, pagu untuk BMKG untuk tahun 2025 akhirnya ditambah dari sebelumnya Rp1,4 triliun akan menjadi sekitar Rp1,7 triliun.

“Semoga saja rekonstruksi ini akan segera disahkan secara hukum, dan bahkan ditambah,”ujar Dwikorita, dikutip Kamis (13/2/2025).

Rencana pagu baru anggaran BMKG itu mendapat respons dari Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Dia memberi peringatan keras kepada pemerintah agar fokus pada kepentingan publik, seperti pelayanan publik berupa peringatan dini oleh BMKG.

“Mudah-mudahan hal prinsip terkait early warning system, kepentingan publik, pelayanan publik informasi cuaca, peringatan dini dan seterusnya itu memang tidak boleh disentuh,” ujarnya.

“Kita berharap pemerintah memperhatikan itu secara serius sehingga BMKG ini tetap dapat memberikan informasi-informasi penting dalam rangka keselamatan kita semua mana kala terjadi bencana, peringatan cuaca,” tegas Lasarus.

Kepala BMKG Jamin Pelayanan Tak Terganggu

Sebagai catatan, pemangkasan anggaran kementerian lembaga ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Inpres itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.

Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran, ditargetkan mencapai Rp 306,69 triliun. Prabowo juga meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar.

Pemangkasan anggaran yang juga menyasar BMKG ini sempat menjadi sorotan dan perbincangan heboh setelah BMKG menyatakan pemangkasan ini berdampak pada keakuratan pelayanan BMKG. Seperti dikutip detiknews, BMKG menyebut pemangkasan anggaran menyebabkan akurasi informasi – peringatan dini BMKG berkurang.

Meski kemudian Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Istana meluruskan pernyataan tersebut.

Dalam RDP tersebut, Dwikorita pun menegaskan, layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan potensi tsunami tetap berjalan maksimal selama 24 jam untuk menjangkau seluruh masyarakat. Rapat itu membahas kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025, tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025.

Dia memaparkan, sebagai dampak efisiensi yang ditetapkan Instruksi Presiden RI No 1/2025 juga Surat Menteri Keuangan serta Surat Dirjen Perbendaharaan, DIPA BMKG tahun anggaran 2025 adalah Rp2,86 triliun, lalu terkena pemotongan Rp1,423 triliun. Sehingga pagu setelah pemotongan tersisa jadi Rp1,403 triliun.

Dari sisa pagu itu BMKG kemudian mengalokasikan Rp847,243 miliar untuk belanja pegawai, sedangkan Rp556,256 miliar sisanya dialokasikan untuk biaya operasional.

Dia menjelaskan, dengan adanya efisiensi yang diperintahkan Inpres No 1/2025, alokasi anggaran untuk program dukungan manajemen yang tadinya sebesar Rp1,324 triliun menjadi Rp1,030 triliun. Dan anggaran program meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) yang tadinya dialokasikan sebesar Rp1,502 triliun menjadi hanya Rp372,751 miliar. Program MKG ini mencakup program layanan BMKG untuk masyarakat.

Dari alokasi anggaran program MKG itu, terbesar direncanakan untuk pengelolaan database BMKG dengan porsi sebesar Rp165,500 miliar, lalu pengelolaan jaringan komunikasi BMKG sebesar Rp120 miliar, pengelolaan gempa bumi dan tsunami BMKG sebesar Rp41,905 miliar, serta pengelolaan informasi perubahan iklim BMKG sebesar Rp15,225 miliar. Demikian 4 pos alokasi anggaran program MKG terbesar untuk tahun 2025.

Dwikorita menegaskan, keberlanjutan layanan informasi cuaca, gempa bumi, dan tsunami tetap menjadi prioritas utama.

“Dengan adanya efisiensi ini, BMKG tetap dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan layanan informasi cuaca dan kebencanaan secara optimal kepada masyarakat,” katanya, dikutip dari keterangan di situs resmi BMKG, Kamis (13/2/2025).

Emiten grup Bakrie PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) buka suara terkait penyegelan kantor operasional anak usahanya, PT Citra Palu Minerals (CPM) akibat demonstrasi yang dilakukan masyarakat.

Melalui keterbukaan informasi, manajemen perusahaan tambang emas tersebut membenarkan adanya aksi tersebut pada 10 Februari 2025. Saat itu, sekelompok warga yang mengatasnamakan Front Pemuda Kaili menyampaikan protes terhadap aktivitas pertambangan CPM.

Masyarakat menyoroti potensi dampak lingkungan dari kegiatan tambang yang dilakukan CPM di Blok Poboya, Palu, Sulawesi Tengah. Mereka menduga bahwa operasi pertambangan tersebut dapat merusak ekosistem sungai, menyebabkan penurunan muka tanah, dan berisiko tinggi karena berada di kawasan rawan gempa.

Menanggapi hal itu, perwakilan CPM menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perseroan juga memastikan bahwa operasional tambang dijalankan sesuai dengan prinsip good mining practices dan standar kepatuhan yang ketat.

“Seluruh rangkaian kegiatan pertambangan berikut pengolahan yang dilakukan CPM dilaksanakan berdasarkan studi-studi yang lengkap dan dijalankan oleh tenaga ahli dan peralatan berteknologi terkini sehingga seluruh dampak kegiatan dapat diturunkan serendah mungkin atau bahkan dihilangkan,” ungkap perseroan sebagaimana dikutip pada Rabu, (12/2/2025).

CPM telah memperoleh berbagai perizinan utama, termasuk Kontrak Karya, Persetujuan Peningkatan ke Tahap Operasi Produksi, serta izin lingkungan berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Perusahaan juga memiliki izin khusus untuk penggunaan bahan peledak dan aktivitas peledakan di tambang bawah tanah.

Perseroan menegaskan bahwa analisis dampak lingkungan telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. CPM telah mendapatkan persetujuan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Nomor SK.1294/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2023.

Manajemen pun mengklaim, kontrak Karya CPM untuk Blok Poboya berlaku hingga 3 Desember 2050, setelah mendapatkan Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi pada 14 November 2017. Kontrak tersebut mencakup masa konstruksi selama tiga tahun serta masa operasi produksi selama 30 tahun.

Saat ini, diketahui, anak usaha BRMS tersebut menerapkan metode tambang terbuka (open pit) dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, perusahaan tengah mempersiapkan tambang bawah tanah (underground mine) dengan membangun akses berupa box cut dan portal untuk terowongan menuju lokasi bijih.

Kredit usaha mikro, kecil, dan menengah tumbuh melambat sepanjang 2024. Pertumbuhan kredit UMKM tercatat sebesar 3% secara tahunan (yoy) atau berada di tingkat paling rendah dalam tiga tahun terakhir. 

Tingkat pertumbuhan kredit UMKM pun jauh bila dibandingkan dengan pertumbuhan portofolio kredit industri yang naik 10,39% yoy. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa dukungan sektor jasa keuangan terhadap UMKM tidak hanya dapat dilihat dari besaran kredit dan pembiayaan yang disalurkan perbankan. 

“Karena pada saat yang sama, besar sekali pertumbuhan yang terjadi di industri pindar. Begitu juga dengan produk yang relatif baru yaitu BNPL,” kata Mahendra dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

OJK mengungkap intermediasi non-konvensional seperti outstanding pinjaman daring fintech P2P lending tercatat mencapai Rp 77,02 triliun atau tumbuh 29,14% di 2024. Pencapaian ini sejalan dengan tingginya pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia.

Oleh karena itu OJK terus melakukan penguatan industri pindar, seperti melalui aturan permodalan, manajemen risiko, hingga tingkat bunga. “Dan secara umum dilakukan upaya literasi inklusi supaya tidak terjebak pada risk yang tidak diinginkan,” katanya. 

Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia, kredit UMKM yang melambat paling dalam adalah sektor mikro. Per Desember 2024 kredit mikro tumbuh 0,8% yoy, sedangkan pada Desember 2023 tumbuh 24,5% yoy. 

Adapun per Desember 2023, kredit UMKM tumbuh 7,9% yoy. 

PT MNC Land Tbk. (KPIG) menanggapi penyegelan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Kamis (6/2/2025) lalu. Hal itu dilakukakn lantaran KLH menemukan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan yang menyebabkan pendangkalan Danau Lido, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

KPIG menyatakan masih melakukan klarifikasi, sebab pendangkalan atau sedimentasi itu disebutnya telah terjadi sebelum perusahaan mengambil alih kawasan Lido pada tahun 2013. Direktur Utama KPIG M. Budi Rustanto kemudian mengatakan akan membuktikan kepada KLH bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran dalam pembangunan KEK Lido.

“Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyampaikan hal-hal yang mennjukkan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Lido,” kata Budi dalam keterbukaan informasi yang dikutip Senin (10/2/2025).

Ia juga memastikan bahwa kegiatan pembangunan KEK Lido jga masih berjalan seperti biasa. Selain itu, Budi menyebut penyegelan ini disebut tidak berdampak pada kinerja operasional dan keuangan perusahaan.

Sebelumnya diberitakan oleh CNN Indonesia, bahwa penyegelan itu merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak yang dilakukan Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq pada Sabtu (1/2/2025) usai menerima pengaduan masyarakat terkait dampak pembangunan KEK Lido terhadap Danau Lido.

Hasil analisis citra satelit menunjukkan penyempitan luas danau, dari 24 hektare menjadi 12 ha, dengan kehilangan sekitar 2 ha badan air.

“PT MNC Land Lido diindikasikan tidak melakukan pengelolaan air larian hujan (run off) dengan baik, sehingga sedimen dari areal bukaan lahan terbawa ke Hulu Danau Lido, menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan,” ujar Hanif melalui keterangan resmi, Kamis (6/2/2025).

Nasabah bank perlu membayar biaya administrasi ketika menggunakan jasanya. Biaya ini merupakan hal umum yang diterapkan, karena bank memerlukan biaya untuk menutupi biaya operasional dalam memberikan layanan kepada nasabah.

Biaya ini mencakup biaya pengelolaan akun, pemrosesan transaksi, keamanan, dan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menjalankan operasi mereka. Biaya administrasi juga digunakan untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi bank.

Adapun biaya administrasi di bank adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah sebagai kompensasi atas berbagai layanan administratif yang disediakan oleh bank. Ini mencakup berbagai jenis biaya yang terkait dengan pengelolaan akun, pemrosesan transaksi, dan administrasi umum.

Pembebanan biaya administrasi ini memungkinkan bank untuk tetap beroperasi dan menyediakan layanan kepada nasabah mereka. Adapun nominalnya bisa beragam, mulai dari nol rupiah hingga belasan rupiah.

Berikut daftar Biaya administrasi tiap bank dirangkum dari berbagai sumber:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)

Bank Mandiri mengenakan biaya admin sebesar Rp 12.500 per bulan untuk tabungan Rupiah, dengan saldo minimum Rp 100 ribu. Jika saldo minimum tidak terpenuhi atau rekening menjadi pasif, maka akan ada biaya tambahan Rp 5 ribu.

Biaya penutupan rekening adalah Rp 50 ribu. Namun, Bank Mandiri juga memiliki produk TabunganKu yang tidak dikenai biaya administrasi.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

BNI menerapkan biaya pengelolaan rekening bulanan sebesar Rp11 ribu, dengan saldo minimum Rp150 ribu. Ada denda Rp5 ribu jika saldo jatuh di bawah minimum, dan biaya penutupan rekening sebesar Rp10 ribu.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)

BRI memiliki biaya administrasi bulanan sebesar Rp 12.000 untuk tabungan BritAma. Biaya tambahan sebesar Rp 6.500 dikenakan untuk kartu, dengan saldo minimum Rp 50 ribu.

Biaya penutupan rekening juga sebesar Rp 50 ribu. Produk tabungan BritAma BRI didukung oleh fasilitas e-banking dan sistem real-time online untuk kemudahan transaksi nasabah.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)

BTN memiliki bervariasi tergantung jenis tabungan dengan biaya admin yang berbeda. Tabungan BTN Batara dikenakan biaya admin Rp12.500 per bulan, begitu pula dengan tabungan BTN EBATARAPOS. Tabungan BTN Juara dikenakan biaya admin Rp20.000 per bulan.

Kemudian, tabungan BTN Bisnis gratis biaya admin jika saldo lebih dari Rp5 juta, namun dikenakan biaya admin Rp12.500 jika saldo kurang dari Rp5 juta. Selanjutnya, tabunganKu BTN iB gratis dari biaya administrasi.

Rupiah terpantau bergairah dihadapan dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang pekan ini, ditopang oleh rekornya cadangan devisa Indonesia pada Januari 2025.

Melansir dari Refinitiv pada pekan ini, rupiah menguat 0,15% secara point-to-point (ptp) dihadapan dolar AS. Rupiah berbalik arah ke zona positif setelah pada pekan lalu melemah sebesar 0,77%.

Sementara pada perdagangan Jumat (7/2/2025) kemarin, rupiah cukup perkasa dengan ditutup menguat 0,34% di level Rp 16.270/US$.

Perkasanya rupiah terhadap dolar AS seiring lesunya indeks dolar AS pada pekan ini. Sepanjang pekan ini, indeks dolar AS (DXY) melemah 0,3% secara point-to-point. Sementara pada perdagangan Jumat kemarin, DXY justru menguat 0,33% di posisi 108,04.

Tak hanya terhadap dolar AS saja, rupiah juga cukup perkasa terhadap beberapa mata uang Asia seperti rupee India, yuan China, baht Thailand, ringgit Malaysia, dolar Hong Kong, dan won Korea Selatan

Mata uang Garuda tampak cukup perkasa di perdagangan akhir pekan ini dan sepanjang pekan ini setelah Bank Indonesia (BI) merilis data cadangan devisa (cadev) terbaru yang mengalami kenaikan sebesar US$ 0,4 miliar menjadi US$ 156,1 miliar untuk periode Januari 2025.

Cadev Indonesia naik tipis pada Januari 2025, didorong oleh penerbitan surat utang global (global bond) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerbitanglobal bondpemerintah serta penerimaan pajak dan jasa di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

Posisi cadangan devisa pada akhir Januari 2025 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Menurut Ramdan, cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

“Bank Indonesia juga terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Besarnya cadev ini akan menjadi hal yang positif bagi Indonesia karena memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian suatu negara.

Di antaranya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah (mengintervensi pasar valuta asing), membiayai kebutuhan impor (membiayai impor barang dan jasa penting), hingga membayar utang luar negeri (membayar kewajiban utang luar negeri, baik pokok maupun bunganya).

Lembaga Antariksa Amerika Serikat (NASA) mengungkapkan rotasi Bumi berubah. Ternyata ini terjadi karena sebuah bendungan besar yang berada di China.

Menurut NASA, perubahan rotasi disebabkan oleh distribusi massa yang besar. IFL Science menjelaskan kejadian itu berdampak sangat kecil pada momen inersia planet.

Distribusi massa itu membuat perubahan pada waktu satu hari di Bumi. Dilaporkan satu hari menjadi berkurang hingga 2,68 detik.

Penyebab distribusi massa sendiri bisa terjadi karena gempa yang disebabkan bergesernya lempeng tektonik. Salah satunya pada gempa di Samudera Hindia tahun 2004.

Dengan teori yang sama pergeseran air juga memicu fenomena tersebut. Itu juga menjadi alasan bendungan di China memicu perubahan rotasi Bumi.

Lokasi bendungan hidroelektronik itu berada di provinsi Hubei yang ada di sepanjang Sungai Yangtze. Alirannya berasal dari Qutangzia, Wuxia, dan Xillingxia.

Ahli geofisika dari Pusat Penerbangan Antariksa Goddard NASA, Benjamin Fong Chao mengatakan ada 40 kilometer kubik dalam bendungan tersebut. Pergerakan yang besar mampu merubah panjang satu hari.

Bendungan itu berhasil menambah 0,06 detik dalam sehari. Fong Chao menjelaskan penyebabnya karena ada perubahan akan posisi massa dan kutub Bumi berkisar 2 cm.