ASIASPORTS

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggodok aturan pembatasan pembuatan akun anak pada media sosial.

Komdigi melakukan diskusi dengan berbagai ahli, termasuk Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan akademisi dari beberapa universitas, dalam rapat pembahasan perlindungan anak di ruang digital.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa sudah ada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau TKPA PSE, yang merupakan turunan dari UU ITE Nomor 1 Tahun 2024.

Namun demikian, terdapat sejumlah aspek yang masih bisa diperkuat, khususnya terkait regulasi batasan usia untuk pembuatan akun-akun di dunia maya atau di ranah digital.

“Kami konsultasi dengan Presiden, Presiden menyampaikan memang silahkan saja dimasukkan. Dan itu tentu kita libatkan lagi. Sesungguhnya yang RPP sebelumnya itu sudah melalui uji publik, sudah melalui harmonisasi dan memang sudah dikirim ke Presiden,” ujar Meutya saat membuak pertemuan yang dilakukan di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

“Nanti kita minta izin kepada Setneg dan juga Menkum untuk kemudian menambahkan beberapa pasal,” imbuhnya.

Pada prinsipnya pada RPP akan mengatur mengenai kewajiban dan pelarangan profiling anak di ranah digital. Namun belum mencakup mengenai regulasi batasan usia.

Karena itu Menkomdigi berpandangan bahwa kajian penguatan regulasi akan berfokus kepada beberapa hal.

Pertama, meregulasi batasan usia dalam platform digital demi mencegah eksposur dini anak terhadap konten-konten di media digital.

“Kami pun ini belum menentukan usianya ya. Terlebih kalau kami dari Kemkomdigi akan sangat mendengarkan masukan dari Bapak-Ibu yang memang sudah berkecimpung dengan dunia anak-anak. Ranah kami tidak di situ sebetulnya,” ujar Meutya.

“Sehingga kita membuka usia ini kepada tim kajian untuk melihat usia berapa sih yang pas untuk di Indonesia ini. Kita tidak datang dengan usia tertentu karena ini memang ranah Bapak-Ibu sekalian yang hadir,” imbuhnya.

Kemudian, mengklasifikasikan penyelenggaraan sistem elektronik yang dapat diakses oleh anak dengan mempertimbangkan profil risiko yang dapat dihasilkan. Ini juga menjadi ranah yang perlu banyak diskusi terkhusus dari sisi dampak psikologisnya.

“Kami perlu diberitahu mana PSE atau platform-platform yang memang dianggap sangat berbahaya, berbahaya atau potensi berbahaya dan tidak berbahaya. Sehingga batasan itu tentu harus juga ada tingkatan-tingkatannya kepada anak-anak,” jelasnya.

Ketiga adalah memformulasikan indikator digital yang tepat bagi anak-anak sebelum dapat mengakses platform digital. Termasuk kewajiban PSE atau platform untuk mengupgrade teknologinya.

“Mungkin ini kewajiban platform meng-upgrade teknologi ini memang ranah Komdigi, artinya mereka harus meng-upgrade juga kalau mereka memang belum punya sistem yang bisa memastikan ketika anak itu memasukkan datanya, bagaimana caranya anak-anaknya tidak bisa berpura-pura jadi orang dewasa,” terangnya.

“Dengan AI, harusnya teman-teman platform ini sudah bisa mendeteksi dengan lebih baik daripada sebelumnya,” ujar Menkomdigi

Meutya menyebut formulasi indikator literasi digital juga bisa dimasukkan untuk pendidikan dari platform untuk memberikan juga literasi digital atau implikasi digital kepada penggunanya.

“Mereka [platform] juga kita bebankan edukasi itu, sekaligus kita mendengarkan dari khususnya Kemendikdasmen, silahkan bapak ibu akademisi. Bagaimana literasi digital yang juga baik dan apa yang perlu kita masukkan di dalam PP ini yang berkait dengan literasi digital.” pungkasnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggodok aturan pembatasan pembuatan akun anak pada media sosial.

Komdigi melakukan diskusi dengan berbagai ahli, termasuk Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan akademisi dari beberapa universitas, dalam rapat pembahasan perlindungan anak di ruang digital.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa sudah ada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau TKPA PSE, yang merupakan turunan dari UU ITE Nomor 1 Tahun 2024.

Namun demikian, terdapat sejumlah aspek yang masih bisa diperkuat, khususnya terkait regulasi batasan usia untuk pembuatan akun-akun di dunia maya atau di ranah digital.

“Kami konsultasi dengan Presiden, Presiden menyampaikan memang silahkan saja dimasukkan. Dan itu tentu kita libatkan lagi. Sesungguhnya yang RPP sebelumnya itu sudah melalui uji publik, sudah melalui harmonisasi dan memang sudah dikirim ke Presiden,” ujar Meutya saat membuak pertemuan yang dilakukan di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

“Nanti kita minta izin kepada Setneg dan juga Menkum untuk kemudian menambahkan beberapa pasal,” imbuhnya.

Pada prinsipnya pada RPP akan mengatur mengenai kewajiban dan pelarangan profiling anak di ranah digital. Namun belum mencakup mengenai regulasi batasan usia.

Karena itu Menkomdigi berpandangan bahwa kajian penguatan regulasi akan berfokus kepada beberapa hal.

Pertama, meregulasi batasan usia dalam platform digital demi mencegah eksposur dini anak terhadap konten-konten di media digital.

“Kami pun ini belum menentukan usianya ya. Terlebih kalau kami dari Kemkomdigi akan sangat mendengarkan masukan dari Bapak-Ibu yang memang sudah berkecimpung dengan dunia anak-anak. Ranah kami tidak di situ sebetulnya,” ujar Meutya.

“Sehingga kita membuka usia ini kepada tim kajian untuk melihat usia berapa sih yang pas untuk di Indonesia ini. Kita tidak datang dengan usia tertentu karena ini memang ranah Bapak-Ibu sekalian yang hadir,” imbuhnya.

Kemudian, mengklasifikasikan penyelenggaraan sistem elektronik yang dapat diakses oleh anak dengan mempertimbangkan profil risiko yang dapat dihasilkan. Ini juga menjadi ranah yang perlu banyak diskusi terkhusus dari sisi dampak psikologisnya.

“Kami perlu diberitahu mana PSE atau platform-platform yang memang dianggap sangat berbahaya, berbahaya atau potensi berbahaya dan tidak berbahaya. Sehingga batasan itu tentu harus juga ada tingkatan-tingkatannya kepada anak-anak,” jelasnya.

Ketiga adalah memformulasikan indikator digital yang tepat bagi anak-anak sebelum dapat mengakses platform digital. Termasuk kewajiban PSE atau platform untuk mengupgrade teknologinya.

“Mungkin ini kewajiban platform meng-upgrade teknologi ini memang ranah Komdigi, artinya mereka harus meng-upgrade juga kalau mereka memang belum punya sistem yang bisa memastikan ketika anak itu memasukkan datanya, bagaimana caranya anak-anaknya tidak bisa berpura-pura jadi orang dewasa,” terangnya.

“Dengan AI, harusnya teman-teman platform ini sudah bisa mendeteksi dengan lebih baik daripada sebelumnya,” ujar Menkomdigi

Meutya menyebut formulasi indikator literasi digital juga bisa dimasukkan untuk pendidikan dari platform untuk memberikan juga literasi digital atau implikasi digital kepada penggunanya.

“Mereka [platform] juga kita bebankan edukasi itu, sekaligus kita mendengarkan dari khususnya Kemendikdasmen, silahkan bapak ibu akademisi. Bagaimana literasi digital yang juga baik dan apa yang perlu kita masukkan di dalam PP ini yang berkait dengan literasi digital.” pungkasnya.

Masih banyak yang belum tahu kalau YouTube punya program Afiliasi YouTube Shopping di Indonesia.

Program ini pertama kali dirilis pada September 2024 lalu dan menggandeng Shopee sebagai mitra perdana.

Melalui YouTube Shopping, kreator bisa mendapatkan komisi saat mereka merekomendasikan produk dalam video. Fitur ini juga memudahkan penonton menemukan dan membeli produk yang mereka minati.

Program ini memungkinkan kreator untuk menambah sumber penghasilan mereka di YouTube, sekaligus memberikan pengalaman berbelanja bagi pengguna.

Kreator yang memenuhi syarat kini sudah bisa mendaftar untuk bergabung dengan program Afiliasi YouTube Shopping, yang memungkinkan mereka untuk menandai produk yang dijual di Shopee dalam konten mereka.

“YouTube Shopping memudahkan penggemar berbelanja rekomendasi dari kreator favorit, sekaligus memberikan kesempatan bagi brand untuk bekerja sama dengan kreator konten terpercaya untuk mempromosikan produk merekam,” kata Travis Katz, General Manager dan Vice President Shopping, YouTube, dalam ketarangan di blog Google, dikutip Rabu (5/2/2025).

Program ini melengkapi opsi monetisasi yang sudah ada seperti Pendapatan Iklan, Pendapatan YouTube Premium, Channel Memberships, Super Thanks, Super Chat, dan Super Stickers. Melalui program-program dari YouTube memudahkan kreator menghasilkan cuan lebih banyak dan mengembangkan kanal mereka.

Kreator dan brand yang memenuhi syarat dapat mempelajari lebih lanjut tentang Program Afiliasi YouTube Shopping di website Support Google dan mendaftar di YouTube Studio.

Pemegang saham eFishery menunjuk FTI Consulting sebagai pengelola sementara startup agritech tersebut. Pihak ketiga independen ditunjuk agar review atas kondisi perusahaan dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

FTI Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen yang sebelumnya ditunjuk untuk melakukan audit di eFishery setelah temuan ketidakwajaran dalam laporan keuangan perusahaan. Pendiri eFishery, Gibran Huzaifah diduga melakukan pemalsuan laporan keuangan. Sebagai dampak dari investigasi tersebut, Gibran dan co-founder sekaligus mantan CPO, Chrisna Aditya, dicopot dari jabatannya pada Desember 2024.

“Perusahaan telah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan proaktif untuk menangani informasi tersebut, termasuk melibatkan FTI Consulting sebagai manajemen sementara Perusahaan, yang berlaku segera. Keputusan ini diambil dengan persetujuan dari para pemegang saham Perusahaan,” kata Dewan Direksi eFishery dalam pernyataan yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (4/2/2025).

Dewan Direksi eFishery menyatakan penunjukan pihak ketiga yang independen dapat menentukan langkah terbaik ke depan bagi perusahaan.

“Keterlibatan pihak ketiga yang independen dalam manajemen bertujuan untuk memfasilitasi kajian yang menyeluruh dan objektif terhadap bisnis perusahaan, untuk menentukan langkah terbaik bagi Grup ke depannya.” 

Menurut dokumen yang diterima CNBC Indonesia, hasil audit menunjukkan upaya penipuan sistematik oleh manajemen yang dipimpin oleh Gibran. Manajemen eFishery memiliki dua laporan keuangan yang berbeda sejak 2018, yakni untuk kebutuhan internal dan eksternal.

Pada laporan keuangan internal, eFishery mengumpulkan pendapatan senilai Rp2,6 triliun selama periode 9 bulan, yakni Januari-September 2024. Sementara itu, laporan keuangan eksternal menunjukkan eFishery meraup pendapatan 4,8 kali lebih besar senilai Rp12,3 triliun.

Laporan internal dan eksternal juga timpang untuk pencatatan profit sebelum pajak. Berdasarkan laporan eksternal, eFishery membukukan profit sebelum pajak senilai Rp261 miliar selama periode Januari-September 2024. Padahal, versi laporan internal menunjukkan eFishery justru rugi Rp578 miliar dalam periode yang sama.

Manipulasi yang dilakukan e-Fishery tak cuma dari laporan keuangan, tetapi juga klaim mantan CEO Gibran Huzaifah yang mengaku ke investor bahwa perusahaan memiliki lebih dari 400.000 fasilitas pakan. Padahal, kenyataan di lapangan hanya sekitar 24.000.

Berdasarkan temuan tersebut, pihak Dewan Direksi menyatakan eFishery telah melakukan penyesuaian biaya operasional agar sejalan dengan skala bisnis yang sebenarnya.

“Selama beberapa minggu terakhir, kami harus mengambil sejumlah keputusan sulit agar dapat menyelaraskan biaya operasional dengan skala bisnis grup sesungguhnya. Keputusan-keputusan ini dibuat dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, dan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melindungi integritas grup.”

Dewan Direksi menyadari bahwa saat ini adalah masa yang sulit bagi para karyawan eFishery dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kami akan terus bertindak dengan integritas dalam menangani situasi ini, dan memperhatikan karyawan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kami mengapresiasi dukungan dari karyawan dan seluruh pemangku kepentingan di tengah kondisi sulit ini.”

Beberapa hari yang lalu, saya mengunjungi sebuah Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) yang baru saja membuka cabangnya di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Saya merasa sangat bersemangat melihat salah satu universitas terbaik dunia, Georgetown University dari Amerika Serikat, hadir di Jakarta.

Kehadiran kampus ternama ini tentu menambah panjang daftar PTLN yang sudah ada di Indonesia, seperti Monash University yang berada di Jakarta, Deakin Lancaster di Bandung, dan Western Sydney University yang hadir di Surabaya. Banyaknya PTLN yang beroperasi di Indonesia mencerminkan betapa besarnya perhatian terhadap sektor pendidikan tinggi di negara ini.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Perpemdikbud) No 10/2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi Khusus, telah mengatur secara jelas tentang prosedur pembukaan PTLN di Indonesia.

Aturan ini sendiri sudah mengalami beberapa kali revisi sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh universitas luar negeri yang ingin membuka cabang di Indonesia, seperti peringkat universitas atau program studi yang ditawarkan.

Meskipun perlu waktu untuk mengetahui apakah PTLN ini akan sukses atau tidak, saya melihatnya sebagai sebuah peluang yang sangat baik. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk belajar di kampus-kampus terbaik dunia tanpa harus pergi jauh ke luar negeri.

Fenomena internasionalisasi atau globalisasi pendidikan yang kini menjadi tren global memang sangat penting bagi dunia pendidikan internasional. Kehadiran PTLN di Indonesia tentunya akan menambah nilai lebih bagi mahasiswa Indonesia yang ingin merasakan pengalaman belajar di universitas dengan reputasi internasional.

Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Indonesia tampaknya sedikit tertinggal dalam hal ini. Kedua negara tersebut sudah lama memiliki kampus asing yang beroperasi di wilayah mereka.

Pendidikan tinggi di Singapura dan Malaysia telah berkembang menjadi industri besar yang menarik banyak perhatian, bahkan mahasiswa asing, termasuk dari Indonesia, dengan sangat mudah dapat ditemui di kampus-kampus mereka dan menjadikan Singapura dan Malaysia menjadi tujuan belajar mahasiswa asing.

Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai terobosan dalam beberapa tahun terakhir untuk mendorong internasionalisasi pendidikan, seperti program mobilitas mahasiswa, program visiting professor, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing yang ingin belajar bahasa Indonesia.

Namun, jumlahnya masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan negara seperti Singapura atau Malaysia. Oleh karena itu, Indonesia masih memerlukan inovasi dan terobosan lebih lanjut untuk menarik mahasiswa asing agar mau belajar di Indonesia.

Dengan adanya PTLN di Indonesia, diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan yang lebih kompetitif antar perguruan tinggi. Hal ini akan memacu perguruan tinggi di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

Berdasarkan hasil ranking dari Times Higher Education (THE) tahun lalu, hanya Universitas Indonesia yang masuk dalam daftar 1000 universitas terbaik dunia, sementara universitas-universitas lain di Indonesia masih berada di luar daftar tersebut. Meskipun ranking bukanlah satu-satunya ukuran kualitas suatu universitas, peringkat tersebut diharapkan dapat menjadi indikator untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Kehadiran PTLN di Indonesia, selain karena adanya pasar pendidikan yang besar di Indonesia, juga bisa dilihat sebagai bagian dari strategi globalisasi kampus-kampus tersebut. Konsep “Interconnected World” menjadi salah satu kunci untuk menjadi universitas kelas dunia.

Selain itu, kolaborasi internasional dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan program akademik lainnya akan semakin memperkaya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Kehadiran PTLN ini juga bukan sekadar untuk menciptakan atmosfer global di dalam negeri, tetapi lebih dari itu, dapat menjadi langkah positif untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan global.

Dengan bertambahnya jumlah PTLN di Indonesia, tidak hanya Indonesia yang akan merasakan manfaatnya. Mahasiswa asing yang datang untuk belajar di Indonesia juga akan memperkaya pengalaman pendidikan dengan memperkenalkan berbagai budaya, perspektif, dan nilai-nilai internasional.

Hal ini tentu akan memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi mahasiswa Indonesia yang berkesempatan berinteraksi dengan mereka. Diharapkan komunitas pembelajaran global akan terwujud dengan sendirinya.

Namun, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kampus-kampus di Indonesia dapat memanfaatkan kehadiran kampus asing untuk meningkatkan daya saing mereka yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi kampus-kampus di tanah air.

Melalui berbagai program kolaborasi, pertukaran mahasiswa, serta penelitian bersama, Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk mendorong perguruan tinggi dalam negeri untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tanpa persaingan dan kolaborasi semua pihak maka untuk mewujudkan kampus global akan sulit tercapai.

Selain itu, kehadiran PTLN juga dapat memacu pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi. Investasi di sektor pendidikan akan semakin penting, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, agar Indonesia bisa lebih kompetitif di tingkat global. Syukur-syukur ke depannya akan ada kampus Indonesia yang juga buka cabang di negara lain, walaupun sepertinya ini belum menjadi prioritas ke depan.

Dengan langkah-langkah yang tepat, saya yakin Indonesia tidak hanya dapat memanfaatkan peluang internasionalisasi pendidikan ini, tetapi juga dapat mempercepat transformasi pendidikan tinggi di dalam negeri agar lebih berkualitas dan menarik bagi mahasiswa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal yang perlu kita kedepankan adalah keterbukaan antarsemua pihak bahwa hadirnya PTLN akan membuat pendidikan Indonesia semakin baik.

KAI Commuter selaku operator Commuter Line berkomitmen agar layanan terus ditingkatkan, salah satunya dengan transformasi digital. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus mengatakan digitalisasi akan memberikan kemudahan transaksi, seamless dan pelayanan lebih cepat kepada pengguna.

Menurutnya, KAI Commuter juga melihat bahwa pertumbuhan pengguna Commuter Line di Jabodetabek pada tahun 2024 sendiri tercatat kenaikan 4% daripada tahun 2023. Dari data yang terangkum, angka perbandingan di kedua tahun tersebut, dari 290 juta orang tumbuh menjadi 328 juta pengguna.

“Ini tentunya tidak lepas dari kemudahan transaksi yang dilahirkan KAI Commuter sebagai pengelola. Meskipun terus mengembangkan teknologi relevan, namun juga tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pengguna Commuter Line, agar leluasa diakses semua kalangan,” ungkap Joni dalam keterangan resmi, yang diterima, Minggu (2/2/2024).

Terkait transaksi sejauh ini, transaksi melalui QRIS pada tahun 2023 adalah 6% atau sebanyak 17 juta transaksi dari total transaksi pembayaran tiket Commuter Line. Sedangkan tahun 2024, transaksi QRIS naik menjadi 28,5 juta transaksi atau 9% dari total transaksi total yang sama. Artinya ada kenaikan penggunaan QRIS dan diproyeksikan akan terus tumbuh mengingat masyarakat sudah mulai familiar menggunakannya.

Meski begitu, Joni memastikan bahwa loket-loket di stasiun akan tetap melayani pengguna, masyarakat tidak perlu khawatir. Pelayanan loket tidak langsung ditutup, edukasi dan layanan pelanggan yang akan bermobilisasi.

Selain itu terdapat penambahan layanan seperti vending machines sebagai alternatif kemudahan bertransaksi. Semua ini guna mendukung program Bank Indonesia, transaksi cashless.

“Pengguna Commuter Line sangat beragam dari berbagai profesi dan kelas ekonomi yang berbeda-beda. Tentunya kami akan memberikan pelayanan secara komprehensif dengan tetap mengutamakan keselamatan, kemudahan dan kenyamanan,” jelas Joni.

Untuk diketahui, pascapandemi, minat publik terhadap transportasi umum menggeliat kembali. KAI Commuter selaku operator Commuter Line akan terus meningkatkan fasilitas dan layanan kepada masyarakat pengguna transportasi ini.

Langkah dalam menuju kekayaan seringkali tidak disangka-sangka. Niat hati bekerja keras untuk kelangsungan hidup, seorang nelayan asal Cirebon malah mendadak kaya raya.

Kisah ini berawal saat pria yang tidak disebutkan namanya itu sedang mencari ikan di Laut Jawa. Kala itu, ia berhenti tepat di jarak 70 Km dari pesisir pantai dan di atas kedalaman 50 meter.

Di sana memang lokasi ikan lalu-lalang, sehingga dia pun percaya diri tangkapannya bakal melimpah. Maka, dia pun melepas jaring dan membiarkan benda itu menjerat banyak ikan.

Usai menunggu lama, si nelayan yakin tangkapan sudah cukup. Dia pun bergegas mengangkat jaring. Hanya saja, pengangkatan kali ini terasa berbeda.

Nelayan tersebut merasa jaringnya lebih berat dibanding seperti biasanya. Dengan sekuat tenaga, dia tetap mengangkat jaring hingga masuk ke lambung kapal. Saat dibuka dugaan nelayan terbukti.

Isi jaring bukan hanya ikan, tapi juga ada keramik yang tersangkut. Maka, sesampainya di daratan, dia menindaklanjuti asal-usul keramik tersebut. Berita penemuan keramik pun tersebar.

Singkat cerita, temuan nelayan diduga kuat bukan keramik biasa tapi kepingan dari harta karun melimpah. Setelahnya, dilakukan proyek pencarian oleh perusahaan swasta atas izin pemerintah. Dari sini diketahui di titik temuan nelayan terdapat harta karun melimpah yang berasal dari kapal karam dengan total sangat fantastis.

“Kapal karam di Cirebon terdapat 314.171 keramik yang terdiri dari porselen, piring, mangkuk, dan sebagainya,” tulis peneliti dari Pusat Arkeologi Nasional, Eka Asih dalam “Keramik Muatan Kapal Karam Cirebon” (2016).

Secara spesifik, peneliti Michael S. Krzemnick, dkk, dalam “Radiocarbon Age Dating of 1,000-Year-Old Pearls from the Cirebon Shipwreck” (2017), menyebut, di kapal karam tersebut terdapat 12.000 mutiara bernilai tinggi, ribuan permata dan emas. Situs berita Detik.com (3 April 2012), mewartakan seluruh temuan tersebut ditaksir mencapai Rp 720 miliar.

Harta Karun China di Laut RI

Terlepas dari seberapa fantastis, temuan nelayan kelak menjadi penemuan harta karun arkeologi bawah laut terbesar pada awal abad ke-21. Diketahui, seluruh temuan keramik berasal dari China, tepatnya era Dinasti Tang sekitar abad ke-9 sampai ke-10 Masehi.

Kala itu, China era Dinasti Tang menjadikan keramik sebagai komoditas serupa ‘harta karun’ bernilai tinggi. Negeri Tirai Bambu banyak melakukan pengiriman melalui kapal laut ke India sebagai salah satu pusat perdagangan dunia.

Biasanya rute melewati Laut China Selatan, Selat Malaka, dan Samudera Hindia. Tapi, kapal angkut yang tenggelam di perairan Cirebon itu bukan spesifik berasal dari Arab atau China.

Mengacu pada riset Eka Asih, kapal berasal dari wilayah Nusantara atau Indonesia sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekonstruksi arkeolog yang membandingkan antara temuan keramik di Cirebon dengan di Sumatera Selatan (Sumsel).

Hasilnya menunjukkan temuan keramik di Cirebon sama seperti temuan keramik di Kesultanan Palembang. Pada waktu sezaman, saat Dinasti Tang memperdagangkan keramik, Kerajaan Sriwijaya sedang mencapai puncak kejayaan, Aktivitas ekonominya terbilang tinggi bahkan diyakini sudah menjangkau China.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengharapkan insentif bagi perusahaan yang terlibat dalam lingkup Environmental, Social, and Governance (ESG). Salah satunya pemberian insentif pajak.

“Jadi kalau perusahaan yang melalukan ESG dengan target tertentu mestinya ada insentif, misalnya pajak lebih rendah,” ungkap Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Donny Arsal dalam forum CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025 di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Menurutnya, insentif tersebut akan sangat membantu perusahaan untuk terus meningkatkan aktivitas usahanya. Apalagi diketahui kegiatan yang bersifat hijau cenderung lebih mahal dibandingkan yang sudah berjalan sebelumnya.

“Karena nggak semua green activity itu membuat cost lebih tinggi. Kalau di semen karena kita subtitusi sebagian batu bara itu, ke sampah kota, costnya lebih rendah. Tapi bagi yang lain lebih tinggi,” jelasnya.

Semen Indonesia, kata Donny akan terus mendorong aktivitas ESG secara berkelanjutan. Akan lebih baik perhatian pemerintah dalam bentuk pemberian insentif pajak yang lebih besar ke depannya.

“Itu mungkin dukungan dari pemerintah seperti apa bagi pelaku bisnis yang mendorong ESG secara konsisten dan agresif,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Parjiono, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional menambahkan, sejauh ini pemerintah sudah memberikan insentif bagi perusahaan yang mengusung ESG.

Misalnya untuk 16 industri pionir diberikan tax holiday. Kemudian ada tax allowance untuk industri panas bumi serta pembebasan pajak impor untuk energi bersih dan panas bumi.

“Ada stimulus ekonomi untuk 2025 dukung kesejahteraan rumah tangga ESG, antara lain perpanjangan pph final 0,5% untuk UMKM hingga tahan ini serta pembeasan PPh untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta,” terang Parjiono.

Chief Economics Asian Development Bank,Albert Francis Park yakin Indonesia akan masuk menjadi negara dengan berpendapatan tinggi, meskipun belum diketahui hal itu kapan akan terjadi.

“Waktunya akan sangat bergantung pada kondisi pasar yang ada. Akan tetapi untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, satu hal yang sangat penting, terutama dalam lingkungan saat ini adalah tetap bersikap sangat terbuka terhadap globalisasi, untuk membuka perdagangan dan investasi,” jelas dia dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025).

Menurutnya, beberapa negara yang berhasil masuk menjadi negara berpenghasilan tinggi adalah mereka yang berhasil memanfaatkan globalisasi. Ditambah lagi, menurutnya, hal ini juga akan didukung oleh perkembangan UMKM.

“Teknologi memungkinkan UMKM untuk belajar mengelola dengan lebih baik, menjangkau pelanggan, dan tentu saja untuk menjadi bagian dalam globalisasi itu sendiri,” tegas dia.

Park juga menambahkan, saat segala hal sudah berjalan secara digital dan sesuai standar serta dapat diselaraskan di seluruh negara, maka akan tiba waktunya bagi UMKM berkembang dengan sangat mudah, termasuk menjual berbagai barang keluar negeri.

Terlebih saat ini sudah ada e-commerce. UMKM bisa memperkuat peluang yang ada dengan terus membangun produktivitas.

“Selain itu tentu saja adalah sumber daya manusia, berinvestasilah pada gizi anak-anak dan buat mereka belajar lebih banyak. Hal itu benar-benar akan mendukung untuk mencapai status pendapatan tinggi,” pungkas Park.

Park sebelumnya juga mengungkapkanUMKM bisa menjadi kekuatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara dengan beberapa persyaratan tertentu. Salah satunya bagaimana membuat konteks dan mendesain program bergulir bagi UMKM.

Selain itu, ruang untuk meningkatkan ekonomi yang inklusif juga masih terbuka lebar di Indonesia. Pendalaman keuangan ini bisa dilakukan melalui penyaluran pendanaan, saham, maupun obligasi.

Kemudian, digitalisasi adalah kunci, baik Bank Dunia dan ADB memberikan perhatian lebih bagaimana digitalisasi, dan mendukung pengembangan strategi digital. Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci untuk menggarap pertumbuhan yang menjanjikan dari UMKM, terutama dengan kolaborasi dengan stakeholder. Syarat berikutnya adalah mengembangkan ekonomi hijau hingga ke segmen UMKM, melalui produk-produk seperti pembiayaan hijau. Dengan begitu UMKM bisa berkembang dan emisi karbon bisa dikurangi sekaligus.

ladangtoto

Layanan internet berbasis satelit Starlink milik Elon Musk makin kencang mendorong adopsi fitur direct-to-cell yang memungkinkan sambungan langsung ke HP konsumen.

Fitur yang kontroversial ini resmi diumumkan pada November 2024 lalu melalui situs resmi Starlink. Ada beberapa operator lokal di tiap negara yang sudah diajak kerja sama.

Indonesia tak kebagian, sebab pemerintah dengan tegas melarang fitur tersebut beroperasi di Tanah Air. Starlink memang tak memegang lisensi untuk menggelar direct-to-cell di Indonesia, melainkan hanya terbatas pada ISP dan Jartup Vsat.

Di Amerika Serikat (AS), semua pengguna iPhone sekarang sudah memenuhi syarat untuk menguji kemampuan direct-to-cell Starlink, menurut T-Mobile yang merupakan mitra operator Starlink di AS.

T-Mobile dan SpaceX yang menaungi Starlink sedang menguji jaringan direct-to-cell setelah mengantongi persetujuan dari Komisi Komunikasi Federal (FCC).

Uji coba ini menawarkan ‘teks melalui satelit’, sementara fitur suara dan data akan ditambahkan selanjutnya, menurut situs web T-Mobile, dikutip dari Reuters, Rabu (29/1/2025).

Sebelumnya, direct-to-cell Starlink sempat menuai kontroversi, utamanya dari penyelenggara jaringan seluler untuk perangkat mobile. Ditakutkan, fitur itu akan ‘membunuh’ eksistensi bisnis operator seluler.

Komisi Komunikasi Federal (FCC) sudah pernah memberikan izin sementara kepada Starlink untuk mengaktifkan fitur direct-to-cell di wilayah ASyang terhantam badai Helene pada Oktober 2024.

Selain itu, izin sementara tersebut juga sekaligus menguji coba kemampuan internet Starlink direct-to-cell. Lalu pada November 2024, izin permanen sudah dikantongi Musk, dengan menggandeng mitra operator seluler di beberapa negara awal.

Pengumuman di laman Starlink untuk fitur direct-to-cell terjadi tak lama pasca Donald Trump dinyatakan menang dalam Pilpres AS. Banyak pihak yang memprediksi izin-izin dan masalah-masalah yang dialami beberapa perusahaan Musk akan mudah teratasi karena kedekatan miliarder tersebut dengan Trump yang kini resmi menjabat Presiden AS ke-47.