Angka tersebut turun 3,7 persen dibanding satu bulan sebelumnya yakni Oktober 2024 yang terjual sebanyak 77.226 unit.
Sedangkan penjualan ritel atau dari dealer ke konsumen justru mengalami kenaikan 3,5 persen yakni dari 73.475 unit menjadi 76.053 unit.
Toyota menjadi jawara wholesales yakni terjual 26.985 unit, disusul Daihatsu terjual 10.030 unit, Honda terjual 8.397 unit, kemudian Mitsubishi Motors terjual 6.050 unit dan Suzuki terjual 5.605 unit.
Pabrikan China mulai masuk ke pasar otomotif RI, yakni BYD yang mampu menjual 2.842 unit, disusul Wuling yang terjual 2.550 unit, lalu Hino sebanyak 2.550 unit, Isuzu terjual 2.040 unit.
Pabrikan Korea Selatan Hyundai – HMID yang sudah membangun pabrik di RI justru hanya menjual 1.653 unit.
Berikut daftar 10 mobil terlaris November 2024:
1. Toyota : 26.984 unit 2. Daihatsu : 10.030 unit 3. Honda : 8.397 unit 4. Mitsubishi Motors : 6.050 unit 5. Suzuki : 5.605 unit 6. BYD : 2.842 unit 7. Wuling : 2.550 unit 8. Hino : 2.550 unit 9. Isuzu : 2.040 unit 10. Hyundai – HMID : 1.653 unit.
“Tipflasi” ini istilah yang dimunculkan oleh seorang pakar etika, Thomas Farley, yang juga dikenal sebagai Mr. Manners. Ia merujuk pada fenomena makin banyaknya tempat usaha seperti restoran, taksi, hingga restoran yang menyodorkan pembayaran tip ke pelanggannya, seperti naiknya harga-harga saat inflasi.
Pada masa-masa di tengah tingginya inflasi, semua barang serba mahal, Thomas berujar, banyak sektor usaha seperti memaksakan pelanggan membayar tip dengan menanyakan “seberapa banyak anda mau membayar tip”.
“Rasanya seperti memaksa, rasanya seperti membutuhkan, dan hampir setiap pelanggan yang saya ajak bicara berkata, ‘Mengapa bisnis sekarang tidak membayar lebih banyak ke pekerjanya?'” kata Farley dikutip dari CNBC Make It, Sabtu (15/7/2023).
Farley mengatakan, tak usah pusing dengan fenomena itu, malah ada pengetahuan baru yang bisa masyarakat peroleh untuk menentukan mana pekerjaan yang perlu diberikan tip atau tidak.
Berikut ini, saran yang diberikan Farley dan pakar etika lainnya supaya masyarakat tidak asal memberikan tip terhadap tipe pekerjaan, kondisi, atau orang yang menagihkannya:
1. Kalangan profesional Farley berujar, masyarakat tidak perlu memberikan tip kepada pekerja yang memperoleh gaji dari tempatnya bekerja, termasuk orang-orang yang menjual barang atau jasa di sektor perdagangan.
Dengan begitu, masyarakat tidak perlu memberi tip kepada dokter, pengacara, guru, tukang ledeng, atau teknisi kabel.
“Akan sangat tidak ortodoks dan sangat canggung,” kata Farley. Selain itu, dalam situasi tertentu, “Anda dapat terlihat mencoba untuk menjilat atau mungkin semacam suap.”
2. Counter service Pekerja yang bertugas memberikan layanan di gerai atau konter pasti memperoleh gaji dari jasa yang mereka berikan, seperti barista atau kasir. Maka, masyarakat tak perlu memberikan tip kepada mereka meski mereka menyuguhkan pemberian tip melalui tablet atau perangkat lainnya.
“Ketika mereka memberikan perangkatnya, dan masyarakat menjadi merasa segan sehingga memberikan tip, itu sebetulnya tidak perlu diberikan,” kata Elaine Swann, pakar gaya hidup dan etika serta pendiri Swann School of Protocol.
Kendati begitu, Swann mengatakan, bukan tidak mungkin tip tidak perlu diberikan kepada pekerja di bidang itu yang memberikan pelayanan lebih. “Misalnya, mungkin Anda sering mengunjungi tempat itu secara teratur dan mereka mengingat pesanan Anda.”
3. Acara terbuka yang menaruh stoples tip Swann juga mengingatkan, jika masyarakat pergi ke acara terbuka seperti di kafe atau bar, stafnya mungkin mengeluarkan stoples tip. “Perlu diingat bahwa pemilik acara itu kemungkinan besar sudah menangani tipnya,” kata Swann. “Tip itu akan dimasukkan dalam apa yang harus mereka bayar untuk tempat atau layanan bartending.”
Itu berarti masyarakat juga tidak diwajibkan untuk memberi tip. Namun Farley, mengatakan, tip bisa saja diberikan supaya masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik sepanjang malam.
“Jika ada bar yang sibuk, dan ada banyak orang yang harus menerima pesanan, fakta bahwa Anda mengakuinya mungkin membuat Anda menuangkan lebih banyak (tip ke stoples),” ucapnya.
4. Tip ganda Swann juga mengingatkan, masyarakat tidak perlu memberi tip dua kali untuk layanan yang sama. Swann mengaku, baru-baru ini mendengar keluhan dari seorang wanita yang memberi tip kepada pelayan yang mengerjakan layanan kuku di salon dan kemudian diminta untuk memberi tip lagi saat membayar di konter. “Itu hanya perlakuan perusahaan yang mencoba mendapatkan lebih banyak uang dari Anda.”
5. Layanan yang buruk Swann menyarankan supaya masyarakat tidak memberikan tip kepada usaha yang memberikan layanan buruk, seperti di tempat cukur rambut atau restoran.
Namun, khusus untuk restoran, Swann mengingatkan, tidak ada salahnya memberikan tip ke pelayan, sepanjang kepuasan masyarakat terhadap layanannya tidak terganggu dengan hal-hal teknis, seperti makanan yang lama keluar hingga tempat yang berisik. Namun, besaran tip menurutnya bisa dikurangi, misal dari 20% menjadi 10%.
“Jika makanan terlalu lama keluar, itu masalah dapur. Jika tidak disiapkan dengan benar, itu masalah dapur. Jika lingkungannya tidak menyenangkan, katakan karena terlalu berusik, itu tidak ada hubungannya dengan pelayanan,” ujarnya.
Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada I Laksamana Pertama TNI Anung Susanto (kiri) dan ketua delegasi Angkatan Laut India (kanan) membuka Patkor Indindo 43/24 di Markas Komando Lanal Sabang, Aceh, Selasa (10/12/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Kapal perang Republik Indonesia (KRI) dari Komando Armada I TNI Angkatan Laut berpatroli bersama kapal-kapal perang Angkatan Laut India di perbatasan laut dua negara dalam Patroli Terkoordinasi India-Indonesia (Patkor Indindo) 43/24.
Kepala Dinas Penerangan Koarmada I TNI AL Kolonel Laut (P) Yoni Nova Kusumawan saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa patroli terkoordinasi itu merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh dua negara tiap tahun.
“Setahun digelar dua kali. Untuk yang sekarang, patroli terkoordinasi berlangsung pada tanggal 10–19 Desember,” kata Kadispen Koarmada I.
Patkor Indindo 43/24 yang merupakan patroli terkoordinasi terakhir dua negara tahun ini dibuka oleh Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada I TNI AL Laksamana Pertama (Laksma) TNI Anung Susanto di Markas Komando (Mako) Pangkalan TNI AL (Lanal) Sabang, Aceh, Selasa.
Laksma Anung, dalam sambutannya, menekankan pentingnya kerja sama dua negara dalam menjaga keamanan maritim di perbatasan. Oleh karena itu, Patkor India-Indonesia Ke-43 itu pun penting untuk selalu digelar karena menunjukkan komitmen dua negara dalam menjaga keamanan laut di perbatasan.
Dalam sambutan yang sama, Danguskamla Koarmada I melanjutkan Patkor Indindo juga menjadi wadah bagi TNI AL dan Angkatan Laut India untuk saling bertukar pengalaman dan wawasan, dan berbagi solusi mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam menjaga keamanan laut.
“Kami akan berbagi solusi dan ide terbaik untuk menciptakan stabilitas dan kondisi kondusif di perairan Indonesia dan India,” kata Danguskamla Koarmada I sebagaimana dikutip dari siaran resmi Guskamla Koarmada I TNI AL yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
“Pendamping desa sampai ke pendamping lapangan desa kita lakukan evaluasi, untuk kerjanya yang sudah baik maka akan kita teruskan. Namun yang kerjanya tidak baik tentu akan kita ganti,” kata Yandri di Serang, Banten, Selasa.
Kementerian Desa PDT akan mendapatkan laporan dari desa dan pemerintah daerah apabila ada pendamping desa yang dinilai memiliki kinerja yang kurang baik.
Dengan begitu, Kemendes PDT bisa melakukan evaluasi dan akan memberhentikan pendamping yang bersangkutan jika memang tak berkinerja dengan baik.
“Saya sudah sampaikan di Kemendes PDT tidak boleh ada pungutan apa pun, jadi kalau ada oknum-oknum yang mengumpulkan para pendamping desa mintain duit itu jangan dikasih kalau perlu dijebak dan laporkan polisi saja,” katanya.
Yandri juga menegaskan tidak adanya jual beli jabatan saat proses rekrutmen berlangsung mulai dari eselon I, II dan III termasuk memberikan setoran kepada orang-orang terdekat dengan Menteri.
“Termasuk ke pendamping desa tidak boleh ada pemberian uang apa pun. Untuk angkanya belum dapat dipastikan berapa yang harus di ganti karena masih dievaluasi, tapi di tingkat kabupaten kota di Indonesia itu pasti ada mungkin bisa ribuan,” katanya.
Dengan adanya evaluasi ini, pihaknya berharap desa dikelola dengan baik dan dipimpin oleh pendamping yang juga profesional agar dapat menggali potensi yang ada di desa.
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT Ivanovich Agusta saat menyampaikan laporan dalam pembukaan Workshop Exit Strategy Desa Cerdas di Serang, Banten, Selasa (10/12/2024) malam. ANTARA/Tri Meilani Ameliya.
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT Ivanovich Agusta menyampaikan Kemendes ditetapkan oleh Sekretariat Nasional Satu Data Indonesia sebagai kementerian yang menjadi contoh baik dalam melaksanakan berbagi-pakai data
“Sekretariat Nasional Satu Data Indonesia atau SDI pada tahun 2024 ini telah menetapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai satu-satunya kementerian contoh baik untuk berbagi pakai data,” kata pria yang akrab disapa Ivan itu saat menyampaikan laporan dalam pembukaan Workshop Exit Strategy Desa Cerdas di Serang, Banten, Selasa malam.
Dalam acara yang dihadiri langsung oleh Menteri Desa PDT Yandri Susanto itu, Ivan menjelaskan sejumlah data desa yang membawa Kemendes menjadi contoh baik dalam pelaksanaan berbagi-pakai data atau interoperabilitas, antara lain adalah data profil desa, potensi dan masalah desa, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, APBDes, stunting di desa, dan catatan harian dari pendamping desa.
Data-data itu, kata Ivan melanjutkan terkoneksi dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kementerian ATR/BPN.
Menurut Ivan, predikat yang berhasil diraih oleh Kemendes PDT itu tidak terlepas dari kesuksesan pelaksanaan program Desa Cerdas yang berlangsung pada 2020 hingga 2024. Desa Cerdas, ujarnya, berkaitan erat dengan Internet of Things (IoT), yakni perangkat-perangkat fisik yang terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi untuk memudahkan aktivitas manusia.
Konsep desa cerdas mengacu pada penerapan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mengoptimalkan layanan publik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Internet of Things bagi warga desa inilah yang kemudian kita namakan sebagai Desa Cerdas. Kemudian semboyan, Bapak Menteri Desa PDT, bangun desa-bangun Indonesia yang dalam konteks ini dapat terwujud dalam bentuk koneksi data dan informasi dari semua desa di Indonesia, juga berbagi pakai data desa lintas kementerian, pemda, swasta, kemudian masyarakat,” ujar Ivan menjelaskan.
Dalam kurun waktu 2020-2024 atau masa berjalannya Program Desa Cerdas itu, Ivan mengatakan terdapat baru terdapat sekitar 14.000 desa yang menggunakan dana desanya untuk program digitalisasi.
Dengan demikian, Ivan berharap pada tahun 2025, seluruh desa di Indonesia atau total 75.265 desa dapat benar-benar mempergunakan dana desanya untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan keberadaan Desa Digital atau saat ini dikenal dengan sebutan Desa Cerdas.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hendri Ginting (kedua kanan), didampingi Kepala KSOP Kelas I Sorong Agustinus (kanan) seusai meresmikan Mini Maritime Coordination Center (MCC) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Sorong, Selasa (10/12/2024). ANTARA/Harianto
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meningkatkan pengawasan maritim di perairan Papua Barat Daya dengan menghadirkan Mini Maritime Coordination Center (MCC) untuk memastikan keselamatan, kelancaran dan efisiensi pelayaran di wilayah tersebut.
“Hari ini kami meresmikan MCC Mini, yaitu Maritime Coordination Center. Harapannya ini untuk melakukan pengawasan, koordinasi, memastikan kapal-kapal kita semua dalam melakukan kegiatannya sesuai ketentuan,” kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hendri Ginting seusai meresmikan MCC di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Sorong, Selasa.
Dia menyampaikan bahwa MCC berfungsi sebagai ruang kendali strategis yang dirancang untuk memastikan keselamatan dan kelancaran pelayaran di kawasan tersebut melalui pengawasan dan koordinasi yang lebih terintegrasi.
Fasilitas itu memungkinkan pemantauan aktivitas kapal secara real-time sehingga kapal-kapal dapat diarahkan kembali ke jalur yang aman apabila terdeteksi melenceng dari alur pelayaran yang telah ditetapkan.
“Jadi ini untuk pengawasan, koordinasi, memastikan kapal-kapal kita semua dalam melakukan kegiatannya sudah sesuai, misalnya jika ada kapal-kapal keluar dari alur, kita kasih tahu. Takutnya bisa kandas,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu juga penting guna mencegah kecelakaan pelayaran seperti tubrukan kapal, kandas, atau insiden lainnya yang berpotensi menyebabkan tumpahan minyak yang dapat mencemari lingkungan perairan.
Pelindo menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas perhitungan “Social Return On Investment” (SROI) di Surabaya, Jawa Timur pada 9-10 Desember 2024. ANTARA/HO-Pelindo
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menerapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang lebih profesional, berdampak dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
“Program TJSL Pelindo diharapkan bertransformasi dari kegiatan filantropi menjadi program yang berorientasi pada dampak positif berkelanjutan. Mulai dari perencanaan, implementasi, pengukuran dampak hingga komunikasi kepada para pemangku kepentingan,” kata Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Pelindo Ihsanuddin Usman melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakannya saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas perhitungan Social Return On Investment (SROI) di Surabaya, Jawa Timur yang berlangsung pada 9-10 Desember 2024.
Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh 45 peserta dari 20 unit, yaitu kantor pusat, regional, subholding dan non-klaster Pelindo serta turut dihadiri oleh Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengukur dampak program TJSL secara sistematis dan terukur, sesuai standar metode SROI.
Lebih lanjut Ihsanuddin menyampaikan pentingnya integrasi TJSL ke dalam bisnis perusahaan. Menurut dia, setiap unit operasi Pelindo Group harus memiliki minimal satu orang yang kompeten dalam mengelola TJSL.
“Kapabilitas SDM menjadi kunci. Dengan pengelolaan TJSL yang baik, performa bisnis juga meningkat,” ujarnya.
Pelindo juga memastikan bahwa program TJSL sejalan dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Fokus Pelindo meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang terintegrasi dengan bisnis perusahaan.
“Ke depan, TJSL harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi perusahaan untuk menciptakan value creation yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” tutur Ihsanuddin.
Sebelumnya pada kesempatan berbeda Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf juga memberikan arahan strategis yang memperkuat urgensi transformasi TJSL di Pelindo.
Dalam peluncuran buku “Membangun Insan Pelindo” di Museum Maritim Indonesia, Jakarta, pada 3 Desember 2024, Aminuddin menekankan bahwa Pelindo memiliki peran strategis dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.
Jalan nasional yang berada di ruas Jalan Simpenan-Kiaradua di Kampung Ciawitali, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang ditutup akibat terjadi longsor susulan. ANTARA/ (Aditya A Rohman)
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar melakukan penutupan sementara jalan nasional ruas Kiaradua-Waluran, Kabupaten Sukabumi, untuk mencegah longsor susulan
“Penutupan sementara ruas jalan nasional tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Pejabat Pembuat Komitmen 2.3 Provinsi Jabar Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jabar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jabar R Fajar Komara Djunaedi di Sukabumi, Selasa.
Menurut Fajar, penutupan ruas jalan nasional tersebut menyusul adanya longsor yang menggerus sebagian badan jalan di Kampung Cisarakan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan dan jalan terputus tergerus longsor di Kecamatan Waluran.
Terkait penutupan ruas jalan nasional itu, pihaknya telah membuat surat pemberitahuan nomor: UM.03.04/PJNWil.II-JBR/PPK2.3/2024/XII/142. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya longsor susulan dan mencegah jatuhnya korban jiwa.
Pihaknya meminta warga maupun pengendara untuk memperhatikan serta mematuhi kebijakan yang sifatnya sementara tersebut demi keselamatan bersama karena potensi terjadinya bencana tanah longsor susulan masih tinggi ditambah hujan deras turun hampir sepanjang hari.
Namun, untuk kendaraan yang membawa logistik bantuan masih bisa melintasi ruas jalan itu, tapi harus tetap waspada dan berhati-hati karena kondisi jalan licin yang disebabkan masih banyak sisa lumpur bekas longsoran.
“Untuk sementara waktu, hanya kendaraan yang membawa logistik bantuan dan berukuran kecil masih diizinkan untuk melintas ruas jalan nasional itu. Pembatasan kendaraan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Fajar mengatakan untuk upaya penanganan jalan rusak akibat longsor di jalur tersebut diharapkan bisa terlaksana dalam waktu dekat serta saat kondisi cuaca baik atau cerah. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Pemkab Sukabumi terkait perbaikan jalan agar lebih efektif, aman dan kondusif.
Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan sambutan dalam puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12/2024) malam. ANTARA/Fath Putra Mulya
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai HAM karena 50 persen dari poin Astacita yang diusung menyangkut tentang hal-hak asasi.
“Dari delapan poin (Astacita), khususnya yang menyangkut tentang HAM itu adalah empat poin. 50 persen dari poin Astacita adalah menyangkut tentang HAM,” kata Pigai dalam sambutannya saat puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa malam.
Pigai menjelaskan, HAM bahkan ditempatkan dalam poin pertama Astacita, yakni tepatnya memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM. Selain itu, hak-hak penyandang disabilitas juga ditekankan dalam poin Astacita keempat serta poin keenam dan kedelapan yang menyangkut hak tentang ekonomi, sosial, dan budaya.
“Itu artinya apa? Artinya HAM dianggap sangat penting bagi bangsa ini karena HAM adalah titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa, berpijak kepada Pancasila dan juga nilai-nilai yang dianut di dunia internasional,” imbuh Pigai.
Menurut Pigai, menghormati dan menegakkan HAM merupakan tanggung jawab konstitusional bagi Pemerintah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga telah mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga negaranya. Implementasi dari tanggung jawab Pemerintah tersebut ditegaskan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
IPB University melakukan penelitian budi daya kepiting bakau di Bangka Tengah, Babel, Selasa (10/12/2024). ANTARA/Ahmadi
Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), menjadi pilot proyek penelitian pembenihan kepiting bakau dengan sistem sea farming berbasis marikultur cerdas.
“Kami menjadi lokus dan pilot proyek penelitian oleh tim peneliti dari IPB University dalam rangka optimalisasi kampung kepiting yang berkelanjutan, melalui program dana padanan Kemendikbudristek dengan tim pengusul dari IPB University tahun 2024,” kata Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, di Koba, Selasa.
Pilot proyek pembenihan kepiting bakau dilaksanakan di Instalasi Guntung, UPTD Perikanan Budi Daya Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah. Dalam uji coba dan penelitian pembenihan kepiting bakau, dibimbing langsung oleh tim ahli/pakar dari IPB University.
“Tentu kami sangat mendapatkan manfaatnya dengan dipilih menjadi tempat untuk penelitian dan pengembangan kepiting bakau,” ujarnya.
Algafry menjelaskan, sea farming berbasis marikultur cerdas menjadi solusi unggulan untuk menjawab tantangan dalam sektor perikanan dan budi daya laut. Sistem ini memanfaatkan teknologi modern, seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan sensor lingkungan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan ekosistem laut.
“Sistem ini memungkinkan petani laut untuk mengelola sumber daya dengan lebih baik, sehingga hasil panen meningkat tanpa membebani ekosistem,” kata Algafry.
Bupati juga mengatakan, semakin hari habitat kepiting bakau semakin menurun dan diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hutan mangrove.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana proses pemanfaatan lingkungan yang ada saat ini betul-betul kita manfaatkan. Hari ini, IPB melalui kegiatan kerja sama dunia usaha dan kreasi reka menunjuk Desa Guntung sebagai pusat penelitian pengembangan produk kepiting bakau,” ujarnya.
Ketua tim peneliti dari IPB University Prof Dr Tridoyo Kusumastanto memberikan fasilitas untuk meneliti dan mengembangkan kepiting bakau supaya berkelanjutan.
“Saat ini yang kita hadapi adalah kerusakan ekologi, yakni rusaknya mangrove dan kita coba lakukan penelitian budi daya kepting bakau di Bangka Tengah, jika sudah berhasil dengan pembenihan maka 70 persen akan kita kembalikan ke alam dan 30 persen dibudidayakan untuk pengembangan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Kegiatan yang merupakan kerja sama Pemkab Bangka Tengah, Bappeda Provinsi Babel, Kementerian KKP, Dinas Perikanan Provinsi Babel dan UBB ini, juga diharapkan dapat menyukseskan strategi blue economy.
“Kami juga sudah buat platformnya sebuah aplikasi Remangok Babel (Katalog Produk Rantai Pasok Remangok Provinsi Babel), dimana antara suplai hingga pemasaran ekspor baik ke restoran atau pengolah dapat dilakukan,” ujarnya pula.
