ASIASPORTS

^{_{Anre Gurutta Haji (AGH) As-Syekh Sayyid Habib Abdul Rahim Assegaf Puang Makka (dua kanan) menjawab pertanyaan wartawan didampingi putranya Kurniawan (kanan) sekaligus manajemen RAS Center, Dewan Pakar RAS Center Adi Suryadi Culla (dua kiri) serta manajemen RAS Center Hj Ernawati (kiri) saat konferensi pers di Kantor RAS Center, Jalan Baji Bicara, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/12/2024).  (ANTARA/Darwin Fatir.)}}

Tokoh NU Makassar Anre Gurutta Haji (AGH) As-Syekh Sayyid Habib Abdul Rahim Assegaf Puang Makka merespons wacana pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027 sebagai hal biasa dalam sebuah organisasi.

“Saya tidak tahu perkembangan, karena dilarang pegang HP sama anak saya. Bagi Muslub, Kongres, Muktamar namanya yang luar biasa itu, saya rasa hal yang biasa,” tuturnya menanggapi pertanyaan wartawan di RAS Center Jalan Baji Bicara Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurut dia, pelaksanaan musyawarah luar biasa atau sejenisnya, kata pria disapa akrab Puang Makka ini, adalah hal yang biasa dalam setiap roda organisasi di mana pun dan tidak perlu dibesar-besarkan.

“Itu semua terjadi pada semua organisasi, tidak usah terlalu di heboh-hebohkan, karena biasa,” ucapnya di sela konferensi pers pengunduran dirinya sebagai Musytasar atau dewan penasehat PBNU kepada wartawan.

Puang Makka mengatakan dirinya tidak ingin mencampuri urusan-urusan organisasi yang kini sedang berdinamika. Meski demikian, bila itu memungkinkan dan terpenuhi syaratnya organisasi maka tidak menjadi masalah dijalankan, tetapi jika tidak memenuhi syarat, tentu tidak bisa dilaksanakan.

“Sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi itu. Seperti di NU misalnya, sepanjang dua per tiga cabang dan wilayah yang menginginkan Muslub, why not, kenapa tidak,” ucapnya.

Selain itu syarat lain adalah ketika Ketua Umum ataupun Rais Syuriahnya melakukan pelanggaran berat yang tidak dapat ditolelir, melanggar AD/ART serta disetujui pengurus besar, maka sangat memungkinkan dilaksanakan.

Dan apabila persyaratan itu memenuhi, maka siapapun kader nahdiyin siap melaksanakan. Sebab, selama masih berada di wilayah Indonesia maka wajib tunduk, taat dan patuh kepada AD/ART serta garis besar haluan organisasi.

“Jadi di situ, tidak memihak, senang atau tidak senang, bagi yang ingin melaksanakan itu, yah silahkan. Sepanjang memenuhi persyaratan tadi, dan itu hak setiap pengurus organisasi, organisasi apapun.

“Jadi 50 plus satu (dukungan) cabang dan wilayah. Kalau sudah cukup 50 plus satu, yah itu bisa di jalankan. Dan kalau ada pelangaran Ketum dan Raisnya, silahkan, jadi begitu. Wallahu a’lam bishawab,” katanya kepada awak media berkaitan wacana MLB PBNU tersebut.

Sebelumnya, Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Bisa Nahdlatul Ulama (PO & MLB NU) KH Abdussalam Shohib mengatakan MLB NU siap dilaksanakan dalam waktu dekat di Surabaya, Jawa Timur.

“Pra-MLB akan dilaksanakan bulan Desember, di Surabaya titik juang para pahlawan. Pra-MLB direncanakan dihadiri oleh PWNU se-Indonesia atau yang mewakili,” kata Gus Salam, sapaan karibnya, melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Presidium juga telah menerima pengaduan, kritik, dan saran dari 28 provinsi, 326 kabupaten kota, dan 11 Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU, yang turut memberikan dukungan agar MLB segera diselenggarakan.

Pengaduan tersebut melalui saluran siaga atas penilaian pengurus PBNU periode ini diduga melanggar konstitusi NU, mengintervensi Pansus Hak Angket Haji DPR RI, mengubah wajah menjadi korporasi industri ekstraksi sumber daya alam, diduga merusak persatuan dan kesatuan melalui tata kelola, tata kerja, kinerja, dan performa kepemimpinan PBNU.

^{_{Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hendri Ginting menyerahkan secara simbolis penunjang keselamatan pelayaran kepada nelayan di sela Kampanye Keselamatan Pelayaran di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (10/12/2024). ANTARA/Harianto}}

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membagikan 2.666 unit alat penunjang keselamatan pelayaran kepada masyarakat pesisir dan nelayan yang ada di daerah Provinsi Papua Barat Daya.

“Total bantuan penunjang keselamatan pelayaran yang diserahkan hari ini kepada masyarakat di sini (Papua Barat Daya) sebanyak 2.666 unit,” kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hendri Ginting di sela Kampanye Keselamatan Pelayaran di Sorong, Selasa.

Hendri menyampaikan bahwa ribuan unit alat keselamatan pelayaran tersebut dibagikan secara gratis, sebagai upaya nyata Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di laut.

Dia merinci bantuan tersebut meliputi 654 baju pelampung (life jacket), 654 Surat Keterangan Keterampilan berlayar (SKK) 30/60 mil, 654 Sertifikat Basic Safety Training (BST), 654 Buku Pelaut Merah untuk Kapal Kapal Layar Motor KLM), penangkap ikan dan tradisional.

Selanjutnya, 50 unit lampu penuntun navigasi bagi angkutan penumpang long boat penyeberangan Sorong-Doom.

Seluruh bantuan khusus pelampung, dan sertifikat tersebut diberikan kepada masing-masing peserta Kampanye Keselamatan Pelayaran sebagai bagian dari Program Quick Win 100 Hari di Politeknik Kesehatan Sorong.

Hendri berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung dalam menjaga keselamatan setiap nelayan yang beraktivitas di laut.

_{^{Seekor Paus ditemukan nelayan terdampar di perairan laut wilayah Desa Sambinasi Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). (ANTARA/HO-Humas Polres Ngada.)}}

 Seekor Paus yang ditemukan nelayan terdampar di perairan laut wilayah Desa Sambinasi Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (8/12) berhasil digiring kembali ke laut lepas pada Selasa (10/12).

“Digiring keluar sekitar pukul 17:00 Wita, pada pukul 18.00 Wita hingga 20.00 Wita dilakukan patroli sudah tidak tampak kembali, mudah-mudahan sudah kembali ke laut dalam,” kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) NTT Arief Mahmud dihubungi dari Labuan Bajo, Selasa.

Ia menambahkan upaya penyelamatan mamalia laut itu dilakukan oleh sejumlah pihak di antaranya petugas BBKSDA NTT, Polsek Riung, TNI, pemerintah setempat dan masyarakat menggunakan perahu motor milik masyarakat.

“Besok rekan-rekan di lapangan akan melakukan pengecekan lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan pada Minggu (8/12) pukul 13:00 Wita seorang nelayan bernama Ansari Ashar melaporkan penemuan paus terdampar di Teluk Labuan Kelambu Desa Sambinasi Tengah kepada petugas Wilayah Riung Balai Besar KSDA NTT.

Petugas Resor langsung melakukan koordinasi dengan Polsek Riung lalu bersama-sama menuju ke lokasi dan menemukan Paus yang terdampar memiliki panjang sekitar 15 meter dan masih dalam kondisi hidup.

Terdapat sekitar 30 luka berbentuk bulatan dengan ukuran luka yang hampir sama di sepanjang punggung Paus.

Hasil pemeriksaan sementara Dokter Hewan dari Dinas Peternakan Kabupaten Ngada Fransiska Romana menyebutkan bahwa kondisi Paus secara umum masih normal, tanda vital Paus masih bagus, dengan semburan 5-9 menit sekali, respon mata dan kondisi ekor serta sirip kanan masih bagus, namun kondisi sirip kiri tidak bisa digerakkan.

“Jenis paus hingga saat ini masih dalam proses identifikasi lebih lanjut,” katanya.

Kemungkinan penyebab Paus terdampar, lanjut dia, dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena gangguan navigasi yang dapat menyebabkan Paus bergerak ke perairan dangkal, adanya penyakit atau luka, penggunaan sonar bawah laut oleh kapal-kapal, dan atau penurunan kualitas air akibat pencemaran dan peningkatan sampah di lautan juga dapat memberikan pengaruh terhadap terdamparnya paus.

Selain itu perubahan iklim dapat mempengaruhi perubahan suhu air laut, aliran arus, dan mempengaruhi pola migrasi yang juga dapat memberikan dampak terhadap terdamparnya paus.

Ia juga menjelaskan selain di Teluk Labuan Kelambu, kejadian Paus terdampar di Provinsi NTT sepanjang tahun 2024 juga pernah terjadi di Pantai Pindu Hurani, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur pada awal November Tahun 2024 dengan kondisi mati.

Jika dalam kondisi mati, berada di daratan dan sulit untuk dipindahkan, maka untuk menghindari penyebaran penyakit karena pembusukan, Paus dapat dikubur atau dibakar apabila tidak memungkinkan untuk dikubur. Apabila memungkinkan, bangkai Paus dapat dipindahkan ke laut lepas sehingga secara alami bangkai paus tersebut dapat berkontribusi pada rantai makanan laut menjadi sumber makanan bagi predator pada ekosistem laut.

^{_{Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman saat diwawancara sejumlah awak media terakit perpanjangan masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Sukabumi, Jabar pada Selasa, (10/12/2024). ANTARA/Aditya A Rohman}}

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat selama satu pekan atau tujuh hari ke depan terhitung dari 11 sampai 17 Desember 2024.

“Awalnya masa tanggap darurat bencana kami berlakukan dari 4-10 Desember 2024, namun karena berbagai pertimbangan kami mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana ini hingga 17 Desember 2024,” kata Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman di Sukabumi, Selasa.

Menurut Ade, yang menjadi pertimbangan pihaknya memperpanjang masa tanggap darurat bencana yakni potensi hujan deras yang masih tinggi, pengungsi serta adanya korban yang belum ditemukan.

Selain itu, kebijakan ini dibuat berdasarkan hasil rapat koordinasi pertama potensi hujan deras hingga 14 Desember yang masih tinggi sesuai prakiraan cuaca dari BMKG.

Kemudian masih ada dua korban yang tertimbun longsor yang belum ditemukan, selanjutnya jumlah pengungsi yang masih terus bertambah di mana hingga Selasa ini jumlahnya mencapai 2.988 jiwa yang tentunya sangat membutuhkan perhatian.

Penetapan kebijakan ini melalui rakor secara daring yang dihadiri oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Polres Sukabumi, Kodim 0620 Kabupaten Sukabumi dan Pemkab Sukabumi.

Di sisi lain, proses penyaluran bantuan untuk penyintas bencana sudah dilakukan secara bertahap ke berbagai lokasi bencana.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan masih terkendala adanya ruas jalan yang terisolasi, tetapi pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi agar bantuan bisa sampai.

^{_{Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTT, Domi Dore Payong (ketiga kanan), memberikan keterangan dalam jumpa pers di Kupang, Selasa (10/12/2024). ANTARA/Yose Bataona}}

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menurunkan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari 1,5 persen menjadi 1,2 persen dari pokok pajak yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

“Di Perda yang baru nanti tarif PKB akan turun menjadi 1,2 persen dan mulai berlaku pada 5 Januari tahun depan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTT, Domi Dore Payong, di Kupang, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa penetapan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Domi Payong menambahkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi juga mengatur tentang tarif dan opsen pajak.

Untuk penetapan tarif dan opsen pajak kendaraan bermotor ujar dia mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Lebih lanjut, ujar dia, untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pertama, tarif roda dua dan empat yang masing-masing semula 14 hingga 15 persen, diturunkan menjadi 12 persen sesuai Perda baru.

Kemudian untuk denda keterlambatan yang sebelumnya 2 persen, diturunkan menjadi 1 persen..

“Kebijakan perpajakan yang baru ini perlu dilakukan demi peningkatan pendapatan daerah dan juga tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat,” kata Domi.

Selain PKB dan BBNKB, pemerintah provinsi NTT juga pada 5 Januari 2025 memberlakukan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk mendukung hal tersebut pemerintah Provinsi NTT, ujar dia, akan memberikan sosialisasi bagi para wajib pajak di 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

Masyarakat juga diharapkan bisa mendukung kebijakan perpajakan yang baru tersebut agar NTT bisa lebih baik lagi ke depannya.

^{_{DJSN menggelar pelatihan JKN untuk disabilitas dalam rangka peningkatan pelayanan yang lebih inklusif di Jakarta pada Senin (9/12/2024). (ANTARA/HO-Instagram @djsn.ri)}}

 Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar pelatihan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk disabilitas dalam rangka meningkatkan pelayanan agar lebih inklusif.

“Masih banyak penyandang disabilitas yang belum mengakses Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan kolaborasi yang lebih baik, kita dapat meningkatkan sosialisasi dan memastikan inklusivitas program ini,” kata Anggota DJSN Mickael Bobby Hoelman dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (9/12) di Jakarta itu melibatkan perwakilan DJSN, BPJS Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Ketua Komisi Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien menegaskan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam memberikan informasi dan layanan inklusif bagi kelompok disabilitas, sekaligus memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk keberlanjutan Program JKN di masa depan.

“Saat ini, lebih dari 1,6 juta penyandang disabilitas telah memanfaatkan program JKN setiap hari. Kolaborasi lintas sektor harus diperkuat agar hak kesehatan mereka terus terpenuhi di masa mendatang,” ujar dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Molly Prabawaty menyampaikan bahwa sekitar 24 persen atau sekitar 9 juta penyandang disabilitas belum memiliki asuransi kesehatan.

“Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk memastikan akses layanan kesehatan yang layak bagi kelompok disabilitas,” ucap Molly.

^{_{Mendes PDT Yandri Susanto (tengah) di Serang, Selasa (10/12/2024). ANTARA/Desi Purnama Sari}}

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto meminta semua pihak menghormati hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Serang, Banten.

“Hormati pilihan masyarakat, jangan ciderai suara rakyat karena itu murni suara rakyat,” katanya.

Menurut dia, masyarakat juga ingin adanya perubahan, tidak ada lagi korupsi, tidak ada jual beli jabatan dan ingin bahagia maka suara tersebut harus dihargai dan jangan dilecehkan.

Sebelumnya, calon Bupati Serang nomor urut 2, Ratu Zakiyah yang juga istri dari Mendes PDT Yandri Susanto unggul pada Pilkada Serang tahun 2024 berdasarkan pleno hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU Kabupaten Serang.

Adapun hasil perolehan suara dari pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna memperoleh 254.494 suara. Sementara itu pasangan calon nomor urut 2 Ratu Zakiyah dan Najib Hamas memperoleh 598.654 suara.

“Pasangan nomor urut 2 unggul dengan perolehan sebesar suara 66,35 persen, sementara itu pasangan calon nomor urut 1 sebesar 28,62 persen. Dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.257.791 pemilih,” kata Ketua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasehudin.

Atas peroleh tersebut paslon Bupati dan Wakil Bupati Serang nomor urut 01 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna menggugat hasil Pilkada Kabupaten Serang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan Andika-Nanang tersebut tertuang dalam permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. Dikutip dari laman MKRI, permohonan dari Andika-Nanang itu dituangkan dalam akta pengajuan permohonan pemohon elektronik Nomor 70/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

^{_{Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat memberikan sambutan sekaligus membuka Workshop Exit Strategy Desa Cerdas di Serang, Banten, Selasa (10/12/2024) malam. ANTARA/Tri Meilani Ameliya.}}

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengharapkan transformasi suatu desa menjadi Desa Cerdas dapat berkontribusi mengawal dana desanya agar benar-benar dipergunakan sesuai dengan ketentuan.

“Kita kembangkan lagi (kontribusi Desa Cerdas) melalui pengawasan dana desa. Jadi semakin cerdas suatu desa itu, semakin bisa dipertanggungjawabkan (dana desa),” kata Yandri saat memberikan sambutan sekaligus membuka Workshop Exit Strategy Desa Cerdas di Serang, Banten, Selasa malam.

Sebelumnya, Yandri memang telah mengungkapkan keinginannya untuk mewujudkan optimalisasi pengawalan dana desa agar tepat sasaran melalui digitalisasi atau bantuan teknologi.

Menurut dia, pengawasan secara manual terkendala keterbatasan sumber daya manusia, mengingat jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265 desa.

Langkah itu sejalan pula dengan keberadaan Program Desa Cerdas atau yang disebut pula dengan nama Desa Digital. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT Ivanovich Agusta, Desa Cerdas berkaitan erat dengan Internet of Things (IoT), yakni perangkat-perangkat fisik yang terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi untuk memudahkan aktivitas manusia.

Konsep desa cerdas mengacu pada penerapan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mengoptimalkan layanan publik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Internet of Things bagi warga desa inilah yang kemudian kita namakan sebagai Desa Cerdas. Kemudian semboyan, Bapak Menteri Desa PDT, bangun desa-bangun Indonesia yang dalam konteks ini dapat terwujud dalam bentuk koneksi data dan informasi dari semua desa di Indonesia, juga berbagi pakai data desa lintas kementerian, pemda, swasta, kemudian masyarakat,” ujar Ivan menjelaskan.

Dalam kurun waktu 2020-2024 atau masa berjalannya Program Desa Cerdas itu, Ivan mengatakan baru terdapat sekitar 14.000 desa yang menggunakan dana desanya untuk program digitalisasi.

Dengan demikian, Ivan berharap pada tahun 2025, seluruh desa di Indonesia dapat benar-benar mempergunakan dana desanya untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan keberadaan Desa Digital.

^{_{Dokumentasi – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)}}

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 tetap valid meski capaian tersebut diperoleh di tengah warga yang tak menggunakan hak suaranya alias golput mencapai sekitar 42 persen.

“Ya, tetap saja itu valid,” kata Bima ditemui usai Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Meski demikian, dia tetap memandang bahwa tingginya tingkat partisipasi politik akan membuat legitimasi demokrasi pun menjadi lebih baik.

Dia menyebut persoalan legitimasi hasil Pilkada 2024 selanjutnya adalah menyangkut legitimasi kinerja pemerintahan kepala daerah terpilih itu sendiri.

“Sekarang publik menunggu bagi para kepala daerah terpilih ini untuk menunjukkan legitimasinya melalui kinerjanya, dan itu akan kami awasi bersama-sama dengan pemerintah,” tuturnya.

Sebab, kata dia, banyak pula kepala daerah dengan raihan suara tipis pada pilkada, namun mampu menunjukkan kinerja baik pemerintahannya.

“Jadi yang pasti babak ini sudah dilewati walaupun tingkat partisipasi politiknya di beberapa titik rendah,” ucapnya.

Dia lantas menuturkan faktor-faktor yang kiranya menjadi penyebab tingginya angka golput pada perhelatan Pilkada 2024.

“Bisa macam-macam ya karena faktor administratif, karena faktor ideologis, karena faktor teknis penyelenggaraan yang terlalu berdekatan antara pileg, pilpres dengan pilkada ini,” tuturnya.

Dia pun tak memungkiri bila kejenuhan masyarakat terhadap pemilihan umum hingga cuaca alam ikut menjadi faktor rendahnya angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024.

“Mungkin juga ada faktor ada faktor kejenuhan di situ, kemudian ada juga mungkin ya faktor cuaca, bencana gitu. Kita lihat di beberapa daerah karena ini musimnya memang musim bencana, jadi mengurangi partisipasi itu. Ada juga faktor TPS (tempat pemungutan suara) yang lebih sedikit sehingga jaraknya jauh antara pemilih sampai TPS,” katanya.

Dia lantas berkata “Jadi banyak faktor, enggak ada faktor tunggal yang menjelaskan itu.”

Total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta berjumlah 4.724.393 orang, dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8.214.007 orang. Artinya, terdapat 3.489.614 orang atau 42,48 persen tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.

_{^{Plt Sekretaris KemenPPPA Titi Eko Rahayu. (ANTARA/HO-KemenPPPA)}}

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengajak perempuan dan keluarga menjadi penggerak perubahan di masyarakat untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.

“Di lingkungan KemenPPPA, integritas adalah nilai utama yang harus kita wujudkan dalam setiap langkah. Tugas kita adalah memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus menjadi teladan bagi kementerian lain dan masyarakat luas. Dalam upaya ini, perempuan memiliki peran ganda, yaitu sebagai penjaga moral di keluarga dan sebagai penggerak perubahan di masyarakat,” kata Plt Sekretaris KemenPPPA Titi Eko Rahayu dalam keterangan, di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakannya saat membuka Kenduri Wirapaksi KemenPPPA dalam rangkaian memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia sekaligus Hari Ulang Tahun ke-25 Dharma Wanita Persatuan.

Menurut Titi Eko Rahayu, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam melahirkan budaya anti-korupsi di seluruh lapisan masyarakat.

Ia mengingatkan pentingnya penanaman integritas sebagai budaya hidup, serta peningkatan peran keluarga sebagai benteng pertama dalam menanamkan dan mempraktikkan nilai-nilai anti-korupsi.

Titi Eko Rahayu juga menekankan perlunya memperkuat inovasi dan kreativitas dalam menyampaikan pesan anti-korupsi, serta membangun komitmen bersama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Kita semua memiliki peran, termasuk keluarga yang menjadi benteng utama pembentukan karakter dan nilai-nilai kejujuran. Pemerintahan yang bersih adalah pondasi utama bagi tercapainya Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat,” kata dia.

Rangkaian Wirapaksi KemenPPPA diwarnai dengan lomba-lomba kreatif, seperti Duta Wirapaksi PPPA 2024, Solusi Anti-Korupsi (Santik), Wirapaksi 100, Seni Inspirasi Karya Anti-Korupsi (Sikap), hingga Bazar Wirapaksi.

Semua kegiatan tersebut mengusung pesan yang kuat, yakni integritas adalah tanggung jawab bersama.