ISESS: Industri pertahanan RI berfondasi kuat jadi kekuatan regional

ISESS: Industri pertahanan RI berfondasi kuat jadi kekuatan regional

Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai industri pertahanan Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang menjadi kekuatan regional.

Co-Founder ISESS Khairul Fahmi mengatakan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan seperti PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad), dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah membuktikan kapasitas produksinya.

“Bahkan di beberapa proyek, Indonesia sudah menerapkan skema offset transfer teknologi dan joint production, salah satunya pembuatan kapal selam yang sebagian prosesnya dilakukan di PT PAL,” ujar Fahmi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Kendati demikian, dirinya mengingatkan beberapa tantangan besar masih membayangi, terutama dalam penguasaan teknologi kunci, integrasi riset, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Menurut Fahmi, PT PAL termasuk salah satu BUMN yang paling mumpuni lantaran proses pembangunan kapal selam dari Korea pun sebagian dilakukan di sana. Artinya, transfer teknologinya berjalan dan kemampuan dasar Indonesia sebenarnya sudah ada.

Untuk itu, dirinya berpendapat untuk sektor perkapalan, Indonesia tergolong aman. Selain fasilitas milik PT PAL, terdapat banyak galangan kapal swasta yang bisa dilibatkan untuk produksi maupun perawatan kapal militer.

Saat ini, Fahmi mengungkapkan terdapat proyek fregat (kapal perang) Merah Putih, kapal selam baru, kapal patroli cepat, dan kapal bantu logistik di PT PAL.

Selain itu, ditambahkan pula bahwa industri swasta juga sudah membuat kapal angkut personel dan kapal serbu cepat, sehingga terkait kemampuan dasar Indonesia dinilai sudah aman dan siap.

Meski begitu, dirinya menekankan kemandirian pertahanan tidak berarti menutup pintu impor sepenuhnya karena pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dari luar negeri juga memiliki peran strategis.

“Ibaratnya, kita belanja di warung tetangga untuk menjaga hubungan baik,” katanya.

Ia menyoroti sektor drone sebagai salah satu kebutuhan pertahanan yang potensinya besar namun belum tergarap optimal.

Hambatan utamanya, kata dia, yakni keterbatasan akses terhadap teknologi kunci seperti sistem persenjataan, radar, dan sensor.

Dikatakan bahwa tanpa penguasaan teknologi kunci, Indonesia hanya menjadi perakit, di mana fisiknya dibuat di dalam negeri, tetapi komponennya dibeli dari luar.

Di sisi lain, Fahmi menuturkan kondisi kekuatan udara pun tak luput dari perhatian. Walau jumlah pesawat tempur Indonesia relatif banyak, lebih dari separuhnya sudah tua dan mendekati batas usia pakai.

Ia berpendapat peremajaan alutsista udara sangat mendesak, apalagi tren peperangan modern semakin bergantung pada teknologi jarak jauh dan drone.

Oleh karenanya, dia memandang pembentukan holding BUMN pertahanan, Defend ID, merupakan langkah positif untuk memusatkan kekuatan industri dan memperjelas arah pengembangan.

Kemendukbangga-UB kolaborasi riset turunkan stunting di NTT

Kemendukbangga-UB kolaborasi riset turunkan stunting di NTT

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN kolaborasi riset bersama Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, untuk menurunkan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji menyoroti NTT yang memiliki angka stunting tertinggi se-Indonesia pada tahun 2024, yakni 37 persen. Padahal, provinsi tersebut dikelilingi laut dengan ikan-ikan yang kaya protein.

“Daun kelor juga lumayan di sana. Untuk itu, riset-riset dari UB di NTT ini menjadi penting. Ada riset tentang penanaman jagung juga, untuk mengetahui tanaman apa yang cocok dengan struktur tanah di NTT. Selain itu, juga ada riset tentang pengembangan peternakan, khususnya di Sumba,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Ia juga mengemukakan salah satu alasan tingginya stunting di NTT yakni terkait masalah perilaku. Untuk itu, perlu pendekatan-pendekatan dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Selain asupan gizi, pernikahan dini-nya lumayan. Mereka tidak mau mendengarkan pemerintah, mereka lebih mendengar pastor, pendeta, dan tokoh agama lainnya,” ujar dia.

Menurutnya, ada dua hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas selain penurunan stunting, yakni pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Koordinator Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) UB Luchman Hakim mengemukakan pihaknya bersama Konsorsium Perguruan Tinggi telah membuat skema lima rencana aksi strategis untuk NTT dan NTB.

Rencana aksi pertama adalah inovasi sosial dan kelembagaan; kedua, inovasi kesehatan dan lingkungan; ketiga, inovasi pengelolaan pangan lokal bergizi; keempat, inovasi produksi bahan pangan bergizi; kelima, pengembangan.

Untuk menjawab tantangan bonus demografi, Kemendukbangga/BKKBN mempunyai lima quick wins. Masing-masing adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dengan target 1 juta keluarga berisiko stunting (KRS) mendapat intervensi berupa pemberian bantuan nutrisi maupun non-nutrisi yang berkolaborasi dengan kader posyandu, psikolog anak, dokter spesialis anak, pemengaruh pengasuhan, dan pemerintah daerah.

Kemudian, Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), yakni tempat penitipan anak atau daycare unggul berstandarisasi dengan pengasuh tersertifikasi. Psikolog anak dan dokter spesialis anak juga disediakan. Keberadaan daycare ini ditandai pula dengan adanya laporan tumbuh kembang anak setiap bulan.

Selanjutnya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), salah satu program yang mengoptimalkan peran ayah dalam menjawab fenomena fatherless, ditandai dengan adanya layanan konseling dan lahirnya konsorsium komunitas ayah teladan.

Lalu, Lansia Berdaya (Sidaya), salah satu program quick wins yang menyediakan home care berbasis komunitas untuk lanjut usia yang tidak mendapatkan perawatan oleh anak, berupa pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan RSUD tanpa rujukan, dan pemberdayaan lansia sesuai kapasitas mereka.

Terakhir, AI SuperApps tentang keluarga, berisi layanan pembangunan keluarga, konsultasi, pendataan keluarga, ketahanan kependudukan, termasuk ketahanan usia produktif.

Mendukbangga: Kader yang distribusikan MBG 3B dapat pengganti transpor

Mendukbangga: Kader yang distribusikan MBG 3B dapat pengganti transpor

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan seluruh kader, Tim Pendamping Keluarga, maupun penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 3B akan mendapatkan uang pengganti transpor.

“Pendistribusian MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B) oleh para kader akan ada uang pengganti transpor dengan rata-rata Rp1 juta per orang,” kata Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Wihaji menyampaikan hal tersebut saat berdialog dengan para pejuang KB pada acara Temu Kader dan Penyuluh KB di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

Ia meminta seluruh kader dan penyuluh KB untuk menggencarkan pendistribusian MBG bagi 3B mengingat angka stunting saat ini masih 19,8 persen, yang artinya ada dua dari 10 balita yang menderita kekurangan gizi kronis, sehingga pemberian MBG pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) menjadi sangat penting.

“Tugas kita mendistribusikan, diambil dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kemudian dibawa ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di rumahnya, sebab tidak mungkin mereka ada di posyandu setiap hari,” tuturnya.

Saat ini, terdapat empat SPPG di Kota Malang, dan sebanyak 300 Keluarga Risiko Stunting (KRS) sudah mendapatkan MBG 3B. Pemerintah terus melanjutkan intervensi untuk menekan angka stunting berupa distribusi makanan bergizi, penyediaan air bersih, hingga perbaikan sanitasi seperti pengadaan jamban melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).

Untuk menangani stunting, Wihaji juga menekankan perlunya mengurus calon pengantin agar tidak menikah di bawah 19 tahun.

“Dipastikan kata dokter kalau di bawah 19 tahun menikah, pasti melahirkan anak stunting, sedangkan stunting hanya bisa disembuhkan 20 persen dalam periode seribu hari pertama kehidupan. Maka, prioritaskan seribu hari pertama kehidupan di usia bayi hingga berumur dua tahun,” ujarnya.

Mendukbangga juga mengemukakan tentang fenomena perempuan pekerja yang enggan memiliki anak karena khawatir harus keluar dari pekerjaan.

“Sekarang ada sekitar 71 ribu perempuan Indonesia ingin menikah tetapi tidak ingin punya anak. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya). Program ini memastikan di setiap perkantoran ada penitipan anak,” tuturnya.

Apindo harap pemerintah buat kebijakan terintegrasi redam tarif Trump

Apindo harap pemerintah buat kebijakan terintegrasi redam tarif Trump

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani berharap pemerintah membuat kebijakan yang terintegrasi untuk meredam efek negatif dari tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Shinta mengatakan dunia usaha mengapresiasi langkah awal pemerintah dalam menyikapi tarif resiprokal, termasuk rencana percepatan deregulasi impor dan ekspor, penguatan trade remedies, dan sejumlah kebijakan insentif fiskal maupun non-fiskal.

“Namun, di lapangan kami melihat masih ada ruang perbaikan, agar dukungan tersebut lebih tepat sasaran dan cepat dirasakan pelaku usaha,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan dua hal utama, yakni kepastian dan efisiensi.

Menyoal kepastian, Shinta berharap ada kejelasan dalam regulasi, perizinan, dan penegakan hukum yang disebut sangat penting agar pelaku usaha bisa ekspansi tanpa ragu.

Kemudian, efisiensi dalam biaya produksi, logistik, energi, dan pembiayaan juga diminta untuk ditingkatkan, mengingat biaya ekonomi yang tinggi masih menjadi keluhan utama di sektor riil.

Dunia usaha, ujar Shinta, juga mendorong agar stimulus tidak hanya fokus pada sisi konsumsi untuk penguatan daya beli dan konsumsi, tapi juga diperkuat dari sisi produksi.

Utamanya terkait stimulus yang dapat berdampak terhadap struktur biaya industri sehingga dapat meningkatkan daya saing produk lokal.

“Untuk itu, Apindo mengusulkan serangkaian insentif fiskal, energi, logistik, dan tenaga kerja yang dapat membantu cost structure industri,” ujarnya.

Usulan itu di antaranya penghapusan PPN atas jasa subkontrak di kawasan berikat, percepatan restitusi PPN, pembebasan bea masuk bahan baku untuk komoditas industri tertentu, hingga subsidi iuran BPJS dan penurunan tarif energi.

Upaya-upaya itu, menurut Shinta, bertujuan untuk membangkitkan kembali daya saing industri nasional dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Pemerintah tidak bisa sendiri, dunia usaha pun tidak bisa berjalan sendiri. Maka semangat yang kami dorong ke depan adalah Indonesia Incorporated: semua elemen bangsa pemerintah, pengusaha, pekerja, akademisi harus bersatu arah, membenahi hambatan, dan mengubah tantangan jadi peluang untuk mendorong daya saing yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ketua Apindo itu juga mendorong agar kebijakan resiprokal dan langkah antisipatif lainnya dilakukan secara terintegrasi lintas kementerian.

“Respons kebijakan yang cepat dan terukur sangat penting, agar tekanan ini tidak merambat ke sektor lain dan menimbulkan gangguan jangka panjang pada struktur industri nasional,” kata dia lagi.

PB PII gelar Charity Golf Tournament Piala MPR di Bogor

PB PII gelar Charity Golf Tournament Piala MPR di Bogor

Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menggelar Charity Golf Tournament memperebutkan Piala MPR di Rancamaya Golf and Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

“Harapannya agenda ini tidak hanya sekali, tetapi dapat berkelanjutan agar hubungan silaturahmi dan komunikasi yang terjalin makin kuat,” kata Ketua Umum PB PII Abdul Kohar Ruslan dalam sambutannya.

Turnamen yang diikuti puluhan pegolf dari berbagai kalangan tersebut juga diisi kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan senilai Rp7,5 juta kepada pihak yang membutuhkan.

Gelar best nett overall diraih Andy dengan catatan gross 88, handicap 17, dan net 71.

Selain hadiah utama bagi pemenang, panitia menyediakan berbagai doorprize menarik yang dibagikan kepada peserta, mulai dari peralatan memasak, kulkas, mesin cuci, televisi, hingga sepeda listrik.

Abdul Kohar menyampaikan apresiasi kepada para peserta serta dukungan dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan turnamen.

Ia juga menyampaikan salam dari Ketua MPR Ahmad Muzani yang berhalangan hadir karena mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda di Kabupaten Bandung.

Salam serupa disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho yang tidak dapat hadir, namun tetap memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

Abdul Kohar berharap turnamen amal itu dapat digelar secara rutin dengan dukungan lebih banyak pihak pada masa mendatang.

“Semoga terus berlanjut dan saya mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang baik,” ujar Abdul Kohar.

nada4d

Wamenpar Ni Luh apresiasi JFC masuk top 10 KEN sebanyak lima kali

Wamenpar Ni Luh apresiasi JFC masuk top 10 KEN sebanyak lima kali

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati atau lebih dikenal Ni Luh Puspa mengapresiasi karnaval kelas dunia yakni Jember Fashion Carnaval (JFC) masuk Top 10 Karisma Event Nusantara (KEN) sebanyak lima kali.

“Saya mengapresiasi yang luar biasa karena kolaborasi dan semangat kerja sama semua pihak maka JFC bisa terwujud menjadi karnaval kelas dunia,” katanya saat memberikan sambutan pada puncak rangkaian JFC di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Minggu.

Menurutnya JFC perlu diapresiasi karena sudah lima kali masuk dalam Top 10 KEN yakni program untuk mempromosikan even yang memiliki daya tarik wisata dengan kearifan lokal yang kuat.

JFC bukan sekadar atraksi budaya, tetapi juga motor penggerak peningkatan kunjungan wisatawan. Kementerian Pariwisata berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi pengembangan even itu agar semakin berdampak terhadap perekonomian daerah.

“Kami mendorong agar even JFC itu dapat mendorong pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara datang ke Jember, sehingga dapat memberikan pengalaman yang unik bagi wisatawan,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan JFC yang dapat menambah jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara, sehingga pihak Kemenpar siap memberikan dukungan kepada Pemkab Jember.

Ni Luh mengatakan JFC masuk dalam Top 10 KEN karena dapat meningkatkan pergerakan wisatawan, perputaran ekonomi daerah dan menjadi salah satu daya tarik wisata.

“JFC tidak hanya dikenal secara nasional, namun dikenal secara internasional. Tahun ini JFC kembali menggairahkan pariwisata di Jember. Mudah-mudahan dengan JFC kembali hadir dengan penuh semangat dan animo masyarakat luar biasa, mudah-mudahan kembali menaikkan pariwisata di Jember,” katanya.

Dengan kemegahan parade, partisipasi masyarakat, dan dukungan penuh pemerintah pusat serta daerah, JFC Grand Carnival 2025 tidak hanya menjadi kebanggaan Jember, tetapi juga ikon pariwisata Indonesia yang memikat mata dunia.

Ia mengatakan Kabupaten Jember memiliki daya tarik wisata yang sangat unik selain JFC yakni daya tarik wisata alam, spiritual, budaya dan potensi ekspor seperti kopi,coklat, dan cerutu, sehingga pihaknya akan memberikan ruang kepada Jember untuk mengikuti kegiatan pameran di luar negeri.

nada4d

DKI siapkan jaring untuk tanggulangi busa di Pintu Air Wier 3 

DKI siapkan jaring untuk tanggulangi busa di Pintu Air Wier 3 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah cara termasuk memasang jaring untuk menanggulangi busa di Pintu Air Wier 3, Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Utara, dalam kegiatan simulasi pada 13 Agustus 2025.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Ahad mengatakan, jaring terapung berfungsi untuk melokalisasi penyebaran busa.

Lalu, sejumlah perahu karet bermotor akan disiagakan di dalam dan luar area jaring untuk mendukung mobilitas petugas di lapangan.

Selain itu, Pemprov DKI juga menggunakan semprotan selang (nozzle) yang mencampurkan air dengan cairan microorganisme pengurai surfactant, seperti EM4, yang lebih biodegradable guna mempercepat pemecahan busa.

Kegiatan simulasi penanggulangan busa nantinya melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor guna memastikan respon cepat dan efektif jika busa kembali muncul di lokasi tersebut.

Asep mengatakan, simulasi ini merupakan langkah konkret dalam penanggulangan pencemaran jangka pendek sebagai bagian dari program pemulihan air sungai dalam jangka panjang.

Ia menyebutkan, kadar pencemar di kawasan tersebut sudah melampaui baku mutu lingkungan.

“DLH bersama BPBD, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan akan berkolaborasi untuk mempercepat pemulihan kualitas air sungai,” ujar Asep.

Penyebab munculnya busa tersebut diduga akibat tingginya pencemaran organik yang ditunjukkan oleh nilai “Biological Oxygen Demand” (BOD) dan “Chemical Oxygen Demand” (COD).

Selain itu, limbah rumah tangga terutama sabun dan deterjen yang mengandung surfaktan sintetis, menjadi penyebab utama.

“Kondisi turbulen di pintu air akibat perbedaan elevasi permukaan membuat udara terjebak di dalam air sehingga memperbanyak dan mempertahankan busa,” katanya.

Lalu, selain penanganan darurat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga menekankan pentingnya pencegahan jangka panjang.

Salah satunya melalui penertiban pelaku usaha yang diwajibkan memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), sebuah dokumen wajib bagi usaha berskala kecil, dengan luas lahan terbangun di bawah satu hektare atau bangunan di bawah 5.000 meter persegi (m2).

Asep mengingatkan, pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dengan ancaman kurungan 10 hingga 90 hari atau denda antara Rp100 ribu hingga Rp30 juta.

Selain itu, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Air Limbah Domestik, pelanggar juga dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan penyegelan bangunan.

“Tahun ini kami fokus membina usaha kategori SPPL, dimulai dari kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung sebagai ‘pilot project’ penguatan pengelolaan lingkungan sejak dari hulu,” kata Asep.

nada4d

Komunitas kendaraan listrik tanam pohon untuk kurangi polusi udara

Komunitas kendaraan listrik tanam pohon untuk kurangi polusi udara

Komunitas Kendaraan Listrik (KOLEKSI) merayakan ulang tahun organisasi yang ke-4 dengan menanam pohon di kawasan Bekasi, Jawa Barat, bersama Kementerian Kehutanan dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, untuk menunjukkan upaya mereka mengurangi polusi udara.

“Meskipun KOLEKSI secara kuantitatif kecil, kami terus melangkah dalam aksi nyata menghijaukan lingkungan, kami juga menciptakan udara yang lebih bersih melalui penggunaan kendaraan listrik,” ujar Ketua Umum KOLEKSI Arwani Hidayat melalui rilis pers di Jakarta, Minggu.

Komunitas tersebut meyakini bahwa motto “Bergerak ke Hijau, Selamatkan Bumi” merupakan gaya hidup anggota mereka dan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten.

Selain menanam pohon, Arwani mengungkap, perayaan hari jadi juga dilakukan dengan berkumpul bersama, menjadi momen penting yang mempertemukan para pemangku kepentingan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari pembuat kebijakan, agen pemegang merek (APM) dan diler, penyedia SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), hingga para pengguna dan pemilik mobil listrik.

“Dengan menggunakan kendaraan listrik, KOLEKSI secara tidak langsung andil dalam mengurangi polusi udara, polusi suara, dan pemanasan global. Kami juga ingin mendorong perubahan pola pikir dan gaya hidup, tidak hanya sekadar mencari insentif fiskal atau keuntungan lainnya,” kata Ketua Pelaksana HUT KOLEKSI ke-4 Muhammad Abbas Baqis.

nada4d

Jakarta diprediksi tumbuh hingga 5,4 persen, inflasi tetap terkendali

Jakarta diprediksi tumbuh hingga 5,4 persen, inflasi tetap terkendali

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi DKI Jakarta memproyeksi pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2025 berkisar di angka 4,6 persen hingga 5,4 persen, dengan inflasi sebesar 2,5 plus minus 1 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang solid, menurut Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Iwan Setiawan, bertumpu pada empat kontributor, yakni faktor konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan lapangan usaha.

“Konsumsi rumah tangga didukung daya beli yang relatif lebih berdaya tahan, tingginya sektor formal di Jakarta serta masih tetap maraknya event baik skala nasional maupun internasional,” katanya di Jakarta, Jumat.

Dari sisi investasi, berlanjutnya pembangunan proyek strategis yang bersifat tahun berjangka, seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, kawasan hunian berbasis transportasi (transit oriented development/TOD), kawasan hunian dan gedung bertingkat turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Sementara itu, tren membaiknya kinerja ekspor juga diyakini dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Terlebih, ekonomi negara tujuan utama ekspor seperti Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah yang masih tumbuh kuat pada 2025 diharapkan bisa mendongkrak kinerja ekspor nasional.

Demikian pula pertumbuhan sektor perdagangan, jasa keuangan, konstruksi, infokom, serta jasa lainnya, diproyeksi akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Mesin pertumbuhan, di Jakarta ada digitalisasi, ada keunggulan infrastruktur. Kami berkeyakinan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi,” imbuh Iwan.

link pragmatic

Menteri PKP segera lantik pengurus asosiasi warga rumah subsidi

Menteri PKP segera lantik pengurus asosiasi warga rumah subsidi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan dalam waktu dekat dirinya segera melantik pengurus asosiasi warga rumah subsidi.

“Saya juga akan melantik dalam waktu dekat ini, kita nanti ada asosiasi warga rumah subsidi,” ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Selama ini sudah terdapat asosiasi pengusaha dan pengembang di sektor perumahan, tetapi untuk konsumen belum memiliki wadah formal atau asosiasi untuk menyampaikan aspirasi di sektor perumahan.

“Supaya jelas komunikasinya dengan siapa,” kata Ara.

Dengan adanya asosiasi maka akan lebih mudah berdialog dan pemerintah juga dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan pelaku usaha di sektor perumahan.

“Ada saluran aspirasi. Kita sebagai pemerintah juga membuat keseimbangan antara konsumen artinya rakyat dengan para pengusaha dan pengembang. Di situlah kita membuat ekosistemnya (perumahan) menjadi sehat,” kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran.

Hal itu karena dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

Pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

slot online