ASIASPORTS

_{Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq}

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen terhadap keadilan iklim dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) yang berlangsung di Belem, Brasil.

Dalam negosiasi iklim global tersebut, pemerintah mengumumkan pengakuan atas 1,4 juta hektare hutan adat, sebuah langkah bersejarah yang menempatkan masyarakat lokal sebagai garda terdepan dalam aksi iklim.

Inisiatif yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH ini dipandang sebagai bentuk konkret dari keadilan sosial-ekologis.

Selama ini, masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan hutan sering kali terpinggirkan. Namun kini, hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka diakui secara resmi oleh negara, memberikan mereka kekuatan hukum untuk menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam transisi menuju masa depan yang lebih baik.

“Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial,” ujar Hanif Faisol, Jumat (7/11/2025).

_{Kasus Kekerasan Seksual Oknum Polisi}

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyampaikan keprihatinan atas kasus yang melibatkan oknum polisi dalam tindak pelecehan dan kekerasan seksual.

Ia menyoroti dua kasus yang mencuat baru-baru ini, yakni pelecehan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, serta kasus pemerkosaan dan pembunuhan dosen di Kabupaten Bungo, Jambi, yang dilakukan oleh Bripda Waldi alias W (22).

Menurut Abdullah, maraknya kasus serupa menunjukkan perlunya langkah strategis jangka panjang, terutama melalui peningkatan kapasitas Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dirtipid PPA–PPO) Bareskrim Polri.

“Saya meminta pelaku cat calling di Jaksel dan pemerkosaan serta pembunuhan di Muaro Bungo, Jambi, diusut tuntas dan diberikan sanksi seberat-beratnya, baik etik maupun pidana. Yang terpenting, tingkatkan kapasitas Ditipid PPA–PPO Bareskrim Polri, baik secara internal maupun eksternal,” ujar Abdullah, Rabu (5/11/2025).

Abdullah menilai peningkatan kapasitas tersebut penting untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap masyarakat, terutama perempuan dan anak, dari kejahatan seksual yang meresahkan publik. Ia menambahkan, Direktorat PPA–PPO juga harus berperan aktif dalam pencegahan di lingkungan internal kepolisian, antara lain melalui pelatihan dan edukasi berperspektif gender bagi seluruh anggota Polri.

_{Tim Orkestra Sebut Aksi Joget Uya Kuya hingga Eko Patrio di Sidang Tahunan Bukan Penghinaan}

Koordinator Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan (Unhan) Letkol TNI Suwarko bersama timnya merasa dihargai dengan sambutan para anggota Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.

Demikian diungkapkan Letkol Suwarko yang hadir sebagai saksi dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas kasus lima anggota DPR RI nonaktif, Senin (3/11/2025).

“Kami senang ya, kami mendapat respons seperti itu, mereka langsung ada yang berdiri ada yang joget, ada yang ikut nyanyi kami merasa senang tepuk tangan meriah,” kata Suwarko.

Dia menilai respons yang diperlihatkan peserta maupun tamu sidang tahunan Parlemen itu menunjukkan hasil latihan timnya selama sebulan berhasil. Oleh karena itu dia tak melihat adanya sebuah penghinaan apalagi melupakan kondisi masyarakat.

Menurutnya, respons yang diperlihatkan anggota sidang maupun tamu undangan saat tim Orkestra Simfoni Praditya Wiratama tampil merupakan sebuah penghormatan. Dia menambahkan, respons peserta yang hadir dalam sidang bersifat spontan karena lagu yang dibawakan tim menggambarkan kegembiraan menyambut peringatan HUT ke-80 RI.

“Lagunya menurut kami rancak gembira karena kita juga menyambut persiapan hari kemerdekaan secara spontan kami lihat itu peserta sidang bukan hanya peserta sidang semua yang ada di situ hampir semuanya lebih banyak yang berjoget,” ujarnya.

“Kami merasa senang, merasa dihargai karena lagu yang kami persiapkan kurang lebih 1 bulan itu ternyata dengan acara adanya mereka ada yang langsung berdiri ada yang ikut nyanyi bagi kami itu respons yang positif dan menggembirakan bagi kami karena apa yang kami tampilkan itu mendapatkan respons yang sangat bagus,” pungkasnya.

_{Prabowo bersama Presiden Republik Korea Lee Jae Myung (Foto: Dok Biro Pers)}

Pertemuan itu berlangsung di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2025, dan menjadi simbol penguatan kemitraan strategis Indonesia–Korea Selatan di berbagai bidang.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Lee dalam penyelenggaraan KTT APEC yang dinilai berjalan produktif dan efisien.

“Saya ingin mengucapkan selamat atas kepemimpinan Anda di APEC. Acara ini diselenggarakan dengan sangat baik, efisien, dan selalu tepat waktu hingga hitungan menit,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan kekagumannya terhadap budaya populer Korea yang telah mendunia, terutama K-Pop yang digandrungi anak muda Indonesia.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas jamuan makan malam yang meriah tadi malam. Acaranya sangat menarik, dan saya rasa Korea akan menaklukkan dunia dengan musik dan tarian kalian. Semua anak muda Indonesia, mereka semua tergila-gila dengan K-Pop,” ujar Prabowo, disambut senyum hangat Presiden Lee.

_{Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma (foto: dok ist)}

Virtual Youtuber (Vtuber) dengan karakter animasi perempuan yang digambarkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) digital Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI viral di media sosial. Vtuber bernama Sena itu ramai diperbincangkan setelah muncul di akun resmi DPD RI.

Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma, menjelaskan bahwa Vtuber tersebut merupakan bagian dari laporan aktualisasi CPNS Setjen DPD RI yang tengah mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar).

Menurut Mahyu, proyek tersebut bersifat pribadi dan tidak menggunakan anggaran negara. Namun, ia mengakui perlunya pembinaan dan bimbingan lebih lanjut agar implementasinya sesuai dengan nilai dan etika kelembagaan.

“Pada dasarnya itu merupakan proyek pribadi CPNS dalam upaya meraih kelulusan Latsar, dan tidak menggunakan anggaran negara dalam pembuatannya,” ujar Mahyu kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).

“Namun memang perlu adanya pembinaan dan pengarahan lagi ke depan agar lebih baik dan bisa diterima masyarakat,” sambungnya.

_Ilustrasi

Sekitar 10.000 tentara Ukraina telah dikepung oleh pasukan Rusia di Kupyansk dan Pokrovsk, menurut keterangan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, kepada Presiden Vladimir Putin. Hal ini diungkapkan Kremlin di tengah tekanan dari Amerika Serikat (AS) agar Rusia dan Ukraina segera menyepakati gencatan senjata.

Dalam pertemuan militer tingkat tinggi pada Minggu (27/10/2025), Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov memberi tahu Presiden Vladimir Putin bahwa sekitar 5.000 tentara Ukraina terkepung di dekat Kupyansk dan 5.500 lainnya di dekat Krasnoarmeysk.

Pada Senin (27/10/2025), Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan bahwa pasukan Rusia melanjutkan operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina yang terkepung di dua kantong garis depan tersebut, demikian dilansir RT.

Kementerian melaporkan bahwa pasukan Ukraina di dekat Kupyansk telah melakukan tiga upaya yang gagal untuk menerobos blokade Rusia, mengakibatkan kerugian hingga 50 tentara dan enam alat berat. Di wilayah terpisah dekat Pokrovsk, 60 prajurit Ukraina lainnya dilaporkan tewas, sementara dua kendaraan lapis baja dan tiga mobil hancur.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantah pernyataan Rusia, menyebutnya sebagai “berita palsu yang ditujukan untuk Amerika Serikat.” Kyiv menegaskan bahwa pasukannya tetap siap tempur dan bahwa kemajuan Rusia tidak menimbulkan ancaman bagi terobosan strategis.

_{Harga Pangan}

Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan dibanding hari-hari sebelumnya pada hari ini, Sabtu (25/10/2025). Harga aneka cabai turun, namun sejumlah komoditas lainnya tampak mengalami lonjakan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, harga aneka cabai seperti cabai merah besar mengalami penurunan sebesar 4,65 persen menjadi Rp49.950 per kg.

Begitu pula cabai merah keriting turun hingga 7,81 persen menjadi Rp52.550 per kg. Cabai rawit hijau turun 6,46 persen menjadi Rp36.950 per kg.

Sementara cabai merah rawit merah turun 5,64 persen menjadi Rp41.850 per kg.

Penurunan harga juga berlaku untuk komoditas daging ayam ras segar, di mana mengalami penurunan sebesar 0,13 persen menjadi Rp38.700 per kg.

Sementara itu beras kualitas bawah I naik 0,34 persen menjadi Rp14.550 per kg. Beras kualitas bawah II naik 0,35 persen menjadi Rp14.400 per kg. Beras kualitas medium I juga naik 0,31 persen menjadi Rp15.950 per kg.

^{Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni/ist}

Kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni disebut membawa semangat kolaboratif. Terutama dalam menjalin sinergi dengan dunia akademik dan lembaga pendidikan tinggi kehutanan di seluruh Indonesia.

Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Kehutanan se-Indonesia (FOReTIKA) Mujetahid, memandang Kemenhut terbuka terhadap masukan dari berbagai perguruan tinggi kehutanan. Langkah ini dinilainya sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membangun sektor kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Sebagai akademisi, saya melihat Kementerian Kehutanan selalu mengajak dan terbuka untuk mendapatkan masukan dari perguruan tinggi kehutanan seluruh Indonesia, untuk bersinergi menuju pembangunan kehutanan berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Mujetahid, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, keterbukaan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, melainkan diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan kegiatan konkret yang melibatkan unsur kampus.

Dia menjelaskan, Kemenhut memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengusulkan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), terutama bagi kampus yang belum mendapatkan izin pengelolaan kawasan tersebut.

“Kementerian Kehutanan memberi ruang kepada perguruan tinggi kehutanan untuk mengusulkan KHDTK bagi yang belum mendapatkan izin mengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan,” katanya.

Selain itu, kata dia, Menteri Kehutanan juga secara aktif mengundang perguruan tinggi kehutanan untuk memberikan masukan terhadap berbagai program dan kebijakan kementerian, termasuk dalam pembahasan kerja sama strategis antar lembaga.

“Menteri Kehutanan mengundang perguruan tinggi kehutanan untuk memberikan masukan terkait program Kemenhut, termasuk membahas program kerja sama,” ujarnya.

_{Pemprov DKI Jakarta keluar Kepgub baru tentang keringanan BBNKB.}

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menghadirkan gebrakan baru bagi warganya dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 842 Tahun 2025 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang bisa memberikan keringanan diskon dan pembebasan biaya. 

Aturan ini mengatur kriteria, besaran, serta syarat pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tujuannya, untuk memberikan kepastian hukum dan membantu meringankan beban masyarakat maupun instansi tertentu. 

Kepgub 842 Tahun 2025 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut terhitung sejak 27 Agustus 2025. Jadi, bagi Anda yang akan atau baru melakukan balik nama kendaraan cek ketentuannya berikut ini. 

Ketentuan Pengurangan dan Pembebasan BBNKB

1. Diskon 50 Persen

Warga bisa mendapat potongan biaya hingga 50 persen jika kendaraannya digunakan khusus untuk kepentingan sosial atau keagamaan, dan tidak dipakai untuk tujuan komersial.

Untuk mengajukan, pemohon perlu menyiapkan:

• Fotokopi faktur pembelian kendaraan
• Dokumen pendukung yang membuktikan kendaraan memang dipakai untuk kegiatan sosial/keagamaan

_{Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo}

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang, dalam kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional gubernur Papua.

Penelusuran dilakukan setelah tim penyidik KPK memeriksa Ambar Kurniawan, Marketing PT Elang Lintas Indonesia, pada Senin (20/10/2025).

“Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan aliran uang yang bersumber dari korupsi dalam pengelolaan dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (20/10/2025).

Meski demikian, Budi belum menjelaskan lebih lanjut mengenai arah aliran dana maupun besaran nominal uang yang ditelusuri.

Selain Ambar Kurniawan, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Austikarini Ambarwati, seorang wiraswasta. Namun, saksi tersebut tidak hadir dan akan dijadwalkan ulang.

“Tidak hadir, akan dikoordinasikan kembali penjadwalannya,” tambah Budi.