Salah satu modus yang ditemukan adalah permintaan pemulihan akun kripto. Hal ini jadi gerbang masuk malware bernama SparkKitty.
Kaspersky mengidentifikasi malware ini pada Januari 2025. Ditemukan SparkKitty sudah didistribusikan secara masif baik melalui Play Store dan App Store sejak Februari 2024, serta lewat kanal tidak resmi.
Salah satu contoh aplikasi yang terinfeksi adalah Soex. Aplikasi yang diunduh lebih dari 10 ribu kali di Play Store merupakam layanan pengiriman pesan dengan fitur perdagangan dan pertukaran kripto.
Korban yang mengunduh aplikasi akan meminta izin mengakses dan mengubah image library di perangkat iOS dan Android. Saat akses didapatkan, aplikasi akan memindai ulang jika ada perubahan seperti gambar yang ditambahkan atau dihapus.
SparKitty dilengkapi dengan pengenalan karakter optik. Tujuannya untuk bisa memindai foto pengguna hingga mengumpulkan frasa yang dibuat pada aplikasi bursa kripto untuk pemulihan akun.
Tech Radar mengatakan terdapat risiko lain saat pelaku menggunakan gambar lain dalam library untuk mengancam korbannya. Namun belum ada bukti ada ancaman tersebut.
Salah satu cara untuk mencegah menjadi korban adalah memastikan aplikasi yang akan diunduh berasal dari pengembang yang dipercaya. Selain itu cek ulasan apakah bisa dipercaya, jika tidak jangan menginstallnya di ponsel.
Anda juga perlu waspada jika menemukan aplikasi yang meminta izin akses lebih dari yang dibutuhkan. Termasuk izin untuk profil konfigurasi atau sertifikat baru.
Terakhir, saat membuat frasa untuk pemulihan akun pastikan simpan di tempat yang aman. Misalnya dengan penyimpanan cloud dan pengelola password yang terpercaya.
Saat ini KUR diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
“Masukan ini akan dibawa ke rapat Komite Kebijakan. Kemenko (Perekonomian) sebagai Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, nanti diputuskan secara kolegial, kolektif dengan K/L-K/L terkait,” kata Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko Perekonomian Gunawan Pribadi di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Namun, ia tidak bisa memutuskan perubahan aturan karena harus berdasarkan persetujuan dari beberapa kementerian dan lembaga, tetapi saat ini usulan itu akan disampaikan ke Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM.
“Hasil dari rapat Komite Kebijakan itu, apakah mau membuat skema baru, apakah mau merevisi peraturan yang ada, nanti kita serahkan kepada pimpinan,” ujar Gunawan.
Revisi aturan ini bukan hanya menyasar kepada konsumen tetapi ada juga usulan pemberian kredit di tingkat supply alias kepada pengembang. Sehingga nantinya bisa mempercepat untuk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR).
“Misalkan, untuk mengatasi backlog di perkotaan dengan pembiayaan rumah vertikal, rusun, rusunami, atau mungkin bahkan apartemen untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan tanggung yang ada di perkotaan,” kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho Selasa (24/6/2025).
Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menjelaskan, permintaan batu bara global diprediksi mencapai titik puncaknya dalam beberapa tahun mendatang. Setelah itu, komoditas ini secara bertahap diproyeksi mengalami penurunan permintaan.
“Nah, peaknya ini memang ada beberapa pendapat dari berbagai pihak, ada yang menyatakan di 2030, ada juga melihat di 2035, mereka melihat di 2035 mungkin pada saat itu China itu peak untuk net zero emission target mereka,” kata Hendra belum lama ini, dikutip Jumat (23/6/2025).
Menurut Hendra, saat ini China masih menjadi konsumen batu bara terbesar bagi Indonesia, sehingga arah kebijakan energinya dapat memengaruhi prospek pasar batu bara Indonesia. Dia memprediksi, pada 2025 tren produksi batu bara nasional akan mulai mengalami penurunan seiring dengan melemahnya permintaan dari China dan India yang merupakan tujuan ekspor terbesar di Indonesia. Kedua negara tersebut tengah menggenjot konsumsi energi yang berasal dari dalam negeri.
Meski begitu, secara jangka panjang, IMA meyakini bahwa peran batu bara sebagai sumber energi dalam negeri masih akan penting. Apalagi, pemerintah sangat berambisi mewujudkan swasembada energi.
“Kita relatively masih cukup panjang hanya untuk memenuhi kepentingan domestik, apalagi di asta cita pemerintah, swasembada energi ini merupakan salah satu prioritas,” ujar Hendra.
Menanggapi proyeksi tersebut, VP Investor Relations & Chief Economist PT BUMI Resources Tbk (BUMI), Achmad Reza Widjaja menuturkan perusahaan tetap fokus pada produksi batu bara yang telah ditargetkan sesuai acuan perusahaan. Artinya, risiko pelemahan permintaan dari China dan India tidak akan memengaruhi aktivitas produksi yang dilakukan BUMI.
“Sampai saat ini target jangka pendek dan menengah (BUMI) masih bertumpu pada acuan yang ada,” jelas dia kepada CNBC Indonesia belum lama ini.
Sebagai informasi, BUMI menargetkan produksi batu bara sebesar 78-80 juta ton pada 2025. Target ini diyakini bisa tercapai selama kondisi cuaca di area pertambangan BUMI tetap normal.
Di samping itu, BUMI juga optimistis kegiatan ekspor batu bara perusahaan tidak akan terganggu meskipun permintaan komoditas tersebut di pasar global mengalami perlambatan, terutama dari negara konsumen utama seperti China dan India. Pasalnya, BUMI sudah mengamankan kontrak untuk ekspor batu bara ke mancanegara.
“Sebagian besar ekspor berada dalam kontrak, dan kami terus mengupayakan seperti itu,” jelas Reza.
Tidak hanya fokus menjaga kemampuan produksi batu bara, BUMI juga sedang berusaha mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap berikutnya. BUMI sendiri mengoperasikan tambang batu bara melalui anak usahanya, yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.
Dokumen yang diperoleh Reuters mengungkapkan, Google bersedia menampilkan layanan milik pesaing secara lebih adil di halaman pencariannya. Ini dilakukan sebagai respons atas dakwaan Uni Eropa yang menuding Google melanggar aturan Digital Markets Act (DMA) karena terlalu mengutamakan layanan miliknya sendiri seperti Google Shopping, Google Hotels, dan Google Flights.
DMA adalah regulasi penting Uni Eropa yang dirancang untuk membatasi dominasi perusahaan teknologi besar dan menciptakan persaingan yang lebih sehat serta memberi lebih banyak pilihan bagi konsumen.
Dalam proposal barunya, Google menyatakan akan memberikan ruang khusus di bagian atas halaman pencarian untuk vertical search service (VSS) milik pesaing, misalnya mesin pencari hotel, restoran, atau transportasi. Tampilan boks itu akan setara dengan milik Google sendiri, baik dari sisi format, fitur, maupun informasi.
Masing-masing VSS akan menampilkan tiga tautan langsung yang mereka pilih sendiri. Sementara pesaing lain tetap muncul di bawahnya, namun tanpa kotak khusus, kecuali jika pengguna mengkliknya terlebih dahulu.
“Kami tidak setuju dengan temuan awal Komisi (Eropa), namun demi penyelesaian perkara ini, kami ingin mencari solusi yang dapat diterapkan,” tulis Google dalam dokumen bersama yang dikirimkan ke para pesaing dan Komisi, dikutip dari kantor berita Reuters di Jakarta, Minggu (22/6/2025).
Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan pada 8 Juli mendatang untuk mendengar tanggapan para pesaing atas usulan Google. Namun sejumlah pihak yang enggan disebutkan namanya menyatakan langkah Google belum cukup untuk menciptakan kondisi persaingan yang benar-benar adil.
Jika perubahan ini disetujui, cara kerja mesin pencari bisa berubah drastis. Ini pun bisa menjadi titik balik besar dalam bagaimana pengguna internet menemukan informasi di era digital.
Susatya mengatakan kerja sama ini dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pegadaian. Dia mengatakan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili PT Pegadaian berdasarkan surat kuasa khusus baik sebagai penggugat maupun tergugat yg dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
Termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi maupun pemanggilan serta penagihan kepada nasabah yg menunggak.
“Ini tentunya sebagai upaya penyelamatan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta kewibawaan Pemerintah melalui konsiliasi, mediasi dan fasilitasi,” ucapnya, dikutip Sabtu (21/6/2025).
Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan yang keempat. Sebelumnya telah dilaksanakan bersama Kejaksaan Kabupaten Tegal, Kejaksaan Kabupaten Brebes dan Kejaksaan Kota Tegal. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan dengan Kejaksaan Kota Pekalongan, Kejaksaan Kabupaten Pemalang dan Kejaksaan Kabupaten Pekalongan.
Budiyono sebelumnya menjabat Kepala Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran, lalu dilantik menjadi Kepala Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non Perkantoran. Ia efektif menjabat 1 Juni 2025.
Sementara itu, J. B. P Simandjuntak sebelumnya menjabat Kepala Grup Departemen Keuangan menjadi Kepala Departemen Keuangan, dan efektif menjabat 1 Juni 2025.
Direktur Departemen Komunikasi BI Bambang Pramono mengatakan, pelantikan pejabat di BI ini merupakan bagian dari transformasi organisasi dan sumber daya manusia guna memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
“Transformasi organisasi dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Bank Indonesia yang memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Bambang dikutip dari siaran pers BI, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Kepala Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non-Perkantoran sebelumnya dijabat oleh Hilman Tisnawan. Sedangkan Kepala Departemen Keuangan sebelumnya ialah Rika S. Dewi. Keduanya, mendapat penugasan lain, sehingga posisinya digantikan.
Kendati demikian, laba tahun 2024 tersebut terhitung lebih rendah bila dibandingkan dengan laba tahun 2023 yang mencapai Rp 22,07 triliun.
Sedangkan, pendapatan perusahaan terpantau meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 11,9% yang mana pada tahun tersebut tercatat mencapai Rp 487,38 triliun.
Kinerja positif ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (RUPS LPT) Tahun Buku 2024 yang digelar di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Rabu (18/6).
Mewakili Dewan Komisaris PLN, Komisaris Independen PLN, Ali Masykur Musa menyampaikan apresiasi atas capaian positif korporasi sepanjang tahun 2024.
“Dewan Komisaris mengapresiasi atas pencapaian kinerja Direksi pada tahun 2024 dengan realisasi penjualan tenaga listrik yang meningkat signifikan. Selanjutnya, Direksi agar tetap melakukan langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).
Di lain sisi, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, kinerja positif itu didukung oleh Pemerintah yang terus mendukung setiap langkah PLN menjaga kinerja perseroan tetap stabil dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik global.
“Pencapaian ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar dan keberpihakan Pemerintah untuk mendukung PLN agar tetap kuat dan tangguh di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Danantara yang terus mendorong transformasi nyata dan terukur guna menjawab semua tantangan dan menjalankan peran PLN sebagai garda depan ketahanan energi nasional,” ucap Darmawan.
Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa keberhasilan ini juga didorong oleh transformasi menyeluruh yang telah dijalankan perusahaan sejak 2020. Melalui digitalisasi proses bisnis, efisiensi operasional, dan strategi pemasaran yang adaptif, PLN mampu menjaga daya saing dan kinerja keuangan secara berkelanjutan.
Sepanjang 2024, PLN berhasil membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 306,22 terawatt hour (TWh) atau tumbuh 6,17% dibandingkan dengan realisasi 2023. Capaian ini juga setara 102,08% dari target yang ditetapkan Pemerintah sebesar 299,99 TWh.
Penjualan tenaga listrik ini menjadi penopang utama pendapatan perseroan yang mencapai Rp353,17 triliun, meningkat dari Rp333,19 triliun pada tahun sebelumnya. Pada 2024, penjualan listrik didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 43%, disusul sektor industri 30%, sektor bisnis 19%, dan sektor lainnya 8%.
Peningkatan penjualan tenaga listrik ini juga didukung oleh upaya penambahan aset serta konsolidasi seluruh proses bisnis PLN hingga menjadi perusahaan yang modern, inovatif dan siap beradaptasi dengan perubahan iklim bisnis global. Berkat upaya tersebut, jumlah pelanggan tumbuh 5,88% dari periode sebelumnya atau sebesar 3,72 juta pelanggan.
“Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi yang kami jalankan sejak 2020 telah membawa hasil yang konkret serta menegaskan posisi PLN sebagai perusahaan kelas dunia. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kinerja dan menghadirkan solusi energi yang berkelanjutan,” imbuh Darmawan.
Sementara itu, dari sisi pelanggan rumah tangga, PLN terus memperluas jangkauan layanan melalui program listrik desa (Lisdes). Sesuai arahan Pemerintah, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terus dikebut.
Upaya ini berhasil mengerek rasio elektrifikasi nasional menjadi 99,83%. Penambahan tersebut juga berimbas pada peningkatan penjualan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 130,43 TWh, naik 6,62%.
“Peningkatan jumlah pelanggan di sektor rumah tangga, khususnya di desa-desa, merupakan komitmen kami untuk memastikan pemerataan akses listrik di seantero Indonesia sesuai arahan Pemerintah. Ini bukan hanya mendongkrak penjualan, tetapi juga untuk memastikan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Darmawan.
Di sektor industri, selaras dengan target Pemerintah, PLN juga turut berkontribusi menyukseskan program hilirisasi nasional. Hal ini tercermin melalui penjualan tenaga listrik yang meningkat sebesar 92,28 TWh atau tumbuh 4,17% dibandingkan dengan tahun lalu. Program hilirisasi ini mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan manufaktur, termasuk smelter dan industri berbasis mineral strategis yang berdampak langsung pada peningkatan konsumsi listrik.
Sejalan dengan hal tersebut, ke depan, PLN di bawah naungan Danantara berkomitmen untuk terus menghadirkan suplai listrik yang bukan hanya andal, namun juga bersih dan terjangkau. Upaya ini sejalan dengan semangat swasembada energi yang dicanangkan Pemerintah.
“PLN berkomitmen untuk terus mendukung program hilirisasi nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, kami akan terus berupaya menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan guna mendukung perkembangan industri strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” pungkas Darmawan.
Empat pulau itu merupakan Lipan, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, dan Panjang. Dari keputusan rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (17/6/2025), empat pulau itu dipastikan masuk dalam wilayah administrasi Aceh.
Tito menjelaskan rapat tim pembakuan rupa bumi, yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, bersama Badan Informasi Geospasial, LAPAN, BRIN, LIPI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga Pusat Hidros TNI Angkatan Laut dilakukan pada tahun 2017.
Saat itu, berdasarkan data dan masukan yang ada saat rapat, tim menganggap empat wilayah itu masuk dalam cakupan Sumatera Utara. Hal itu berdasarkan data verifikasi yang diberikan pada tahun 2009, yang ternyata Gubernur Aceh saat itu tidak mendata empat pulau itu sebagai wilayah administrasinya.
“2008 pernah dilakukan verifikasi pulau-pulau, di antaranya di Aceh, untuk Aceh dan Sumatera Utara dan di tahun 2008 itu empat pulau ini tidak masuk dalam cakupan wilayah provinsi Daerah Istimewa Aceh,” kata Tito, saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (17/6/2025).
“Kita lihat di peta ini saja tahun 2008 dan di tahun 2009 Gubernur Aceh itu tidak memasukan empat pulau yang ada di sekarang kita permasalahkan. Itu tidak masuk dalam provinsi Aceh, tapi adanya di gugusan pulau yang lebih kurang 70 km dari empat pulau yang ada saat ini,” sambung Tito.
Sementara menurut Tito, ada surat dari Gubernur Sumatera Utara yang memasukan empat pulau ini dalam wilayah Tapanuli Tengah. Hingga pada akhirnya pada tahun 2017 lalu pemerintah provinsi Aceh mengirimkan surat keberatan dan meminta empat pulau inimasuk dalam provinsi Aceh.
Kemudian pada tahun 2022, diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 145 Tahun 2022, empat pulau itu ditetapkan sebagai masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumater Utara.
“Berdasarkan tadi surat dua tadi gubernur Aceh, meskipun ada koreksi tapi memang data pendukungnya tidak kuat artinya fotokopi dan lain-lain,” katanya.
Saat itu diakui memang ada protes dari gubernur Aceh. Namun Tito menjelaskan bahwa dokumen bukti yang diberikan tidak kuat karena berupa fotocopy. Salah satu dokumen yang diberikan adalah perjanian antara Gubernur Aceh dan Sumatera Utara tahun 1992.
“(surat itu) fakta kesepakatan bersama 1992 yang intinya untuk batas wilayah di poin nomor 3 batas wilayah untuk Tapanuli Tengah dan Aceh itu, saat itu Aceh belum Aceh Singkil, belum ada belum mekar,” katanya.
Tito mengatakan dalam surat itu empat pulau itu menjadi bagian dari wilayah Aceh, dengan mengacu pada topofrafi TNI AD tahun 1978.
Namun Tito menjelaskan, surat asli itu masih tidak bisa ditemukan. Sehingga April 2025, yaitu saat dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 300.2.2.2138 tahun 2025 empat pulau itu masih ditetap dalam cakupan Sumatera utara.
“Sambil kita mencari dan Alhamdulillah saya memerintahkan jajaran Kemendagri sedapat mungkin mencari surat itu,” tutur Tito.
Pada akhirnya, surat itu ditemukan di pusat arsip Kemendagri di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Menurut Tito dengan adanya dokumen surat perjanjian antar gubernur itu menunjukkan pengakuan dan legalisasi bahwa kesepakatan itu pernah terjadi, yang menunjukkan empat pulau itu menjadi bagian dari provinsi Aceh.
Sehingga dalam rapat terbatas itu diputuskan bahwa empat pulau itu masih menjadi wilayah administrasi Aceh.
Dalam kesempatan itu Tito juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah provinsi Aceh dan Sumatera Utara untuk membuat kesepakatan bahwa empat pulau itu masuk wilayah Aceh, Kabupaten Aceh Singkil. Setelah itu Kementerian Dalam Negeri Akan melakukan revisi Kepmendagri yang menyatakan bahwa empat pulau itu masuk dalam Sumatera Utara.
Perusahaan yang pernah bernilai lebih dari US$5 miliar dan memiliki lebih dari 400.000 pelanggan ini kini berniat menjual atau membubarkan aset-asetnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Sunnova mengalami kesulitan menjalankan bisnis instalasi panel surya, penyimpanan energi, dan pembiayaan pelanggan residensial.
Sunnova kini berstatus sebagai saham “penny stock” dan menanggung utang sebesar US$8,9 miliar. CEO Paul Mathews mengatakan ketidakpastian kebijakan pemerintah federal terhadap subsidi energi surya memperburuk posisi perusahaan.
“Pemerintahan saat ini menunjukkan bahwa subsidi industri surya bukan lagi prioritas dibanding menekan harga listrik dari bahan bakar fosil,” kata Mathews melansir Wall Street Journal, Senin, (16/6/2025).
Nasib serupa juga dialami Solar Mosaic, perusahaan pembiayaan panel surya yang mengajukan kebangkrutan pada Jumat (7/6/2025). Keduanya menyalahkan ketidakpastian politik soal insentif pajak energi surya yang membuat sulit mencari pendanaan baru.
Kebangkrutan Sunnova dan Mosaic menyusul gelombang gagal bayar utang yang lebih dulu melanda industri ini. Tahun lalu, SunPower dan Lumio juga bangkrut, sedangkan Titan Solar menghentikan operasinya dan meninggalkan banyak pelanggan tanpa dukungan.
Pukulan terhadap sektor energi surya dipicu lemahnya permintaan, suku bunga tinggi, dan perubahan sikap pemerintah terhadap energi terbarukan. Tekanan meningkat seiring rencana parlemen untuk mengurangi insentif yang selama ini menopang industri tersebut.
Paket kebijakan pajak dan belanja dari Presiden Trump yang disetujui DPR AS akan menghapus beberapa insentif pajak panel surya dan baterai. Beberapa senator dari negara bagian penghasil lapangan kerja energi bersih mencoba mempertahankannya, namun investor terlanjur kehilangan kepercayaan.
Sunnova berdiri pada 2012 di Texas dengan misi menyediakan energi surya rumahan lewat skema pembiayaan bagi pelanggan yang tak mampu membayar biaya awal instalasi. Perusahaan juga menawarkan skema sewa panel dengan pembayaran bulanan berdasarkan konsumsi listrik.
Sejak melantai di bursa pada 2019, bisnis Sunnova tumbuh pesat berkat biaya panel yang menurun dan insentif pemerintah. Namun mulai akhir 2023, kenaikan suku bunga membuat banyak rumah tangga menunda pemasangan sistem surya baru.
Kerugian bersih perusahaan mencapai US$448 juta pada 2024, dengan likuiditas yang terus menyusut. Sahamnya anjlok lebih dari 93% sejak puncaknya pada 2021 hingga April 2024.
Pada Maret lalu, Sunnova mengumumkan telah memperoleh pinjaman darurat US$185 juta dari KKR, namun tetap memperingatkan bahwa arus kasnya tidak cukup untuk bertahan. Pinjaman itu memiliki bunga tinggi sebesar 15% dan hanya memberi napas jangka pendek.
Kreditur pemegang sekitar 90% utang subordinasi mulai membentuk tim restrukturisasi dan membuka negosiasi. Dalam beberapa pekan, Oaktree Capital mengakuisisi lebih dari US$400 juta utang Sunnova dan memimpin perundingan.
Untuk menenangkan para kreditur, Sunnova mengganti CEO William Berger dengan Paul Mathews, serta mengangkat Ryan Omohundro sebagai Chief Restructuring Officer. Pada Mei, perusahaan mem-PHK lebih dari separuh karyawannya, sekitar 718 orang.
Kebangkrutan diajukan setelah usaha mendapatkan pendanaan di luar pengadilan gagal menemui hasil. Para kreditur utama seperti KKR, Atlas dari Apollo Global, dan Oaktree menolak memberi tambahan pendanaan.
Saat ini, Sunnova hanya memiliki dana kas US$13,5 juta yang akan digunakan untuk tiga minggu pertama proses kebangkrutan. Perusahaan meminta persetujuan hakim untuk menjual aset ke Atlas dan Lennar Homes demi mengumpulkan tambahan dana US$31 juta.
Namun, penjualan ke Atlas ditentang oleh kelompok dealer yang sebelumnya dikontrak Sunnova, karena merasa tidak diberi pemberitahuan atas aset yang mereka klaim. Persidangan terkait keberatan ini akan digelar Rabu pekan ini.
Penjualan aset tersebut memerlukan persetujuan dari KKR sebagai kreditur senior. Proses selanjutnya akan menentukan apakah industri panel surya residensial AS bisa bertahan atau justru makin merosot.
Awalnya, aksi perampokan ini berjalan lancar, namun akhirnya terbongkar akibat ulah istri Nakamura yang suka memamerkan harta.
Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1946, dikenal sebagai Peristiwa Nakamura, dan melibatkan penggelapan besar-besaran terhadap rumah gadai negara di akhir perang.
Sejarawan Ben Anderson dalam bukunya “Revoloesi Pemoeda” (2018) mencatat bahwa kantor Pegadaian di Jl. Kramat, Jakarta Pusat, menjadi pusat sentralisasi harta selama pendudukan Jepang. Sehingga, terdapat ratusan kilo emas, uang, dan barang berharga lainnya di kantor itu.
Jepang berupaya memindahkan seluruh barang berharga dari pegadaian lokal di seluruh Jawa ke pegadaian Jl. Kramat. Namun, ketika Jepang hengkang dari Indonesia, harta-harta itu menjadi tak bertuan.
Sesuai hukum perang, maka seharusnya harta tersebut jadi milik pemerintah Indonesia. Meski begitu, praktiknya tidak sederhana. Terjadi kebingungan di antara tentara Jepang yang ada di Indonesia.
Pada titik ini, Vincent Houben dalam Histories of Scale (2021) mencatat Kapten Hiroshi Nakamura terprovokasi memiliki barang tersebut. Terlebih, dia bisa dengan mudah melakukan pencurian sebab dia punya jabatan penting di Indonesia.
Menurut Vincent Houben aksi ini didukung oleh atasannya, Kolonel Nomura Akira. Provokasi tersebut mendorong Nakamura melakukan tindakan kriminal: pencurian. Dia membawa truk ke Jl. Kramat untuk memboyong seluruh harta yang tersebar dalam 20-25 koper.
Menurut catatan De Locomotief (1/8/1948), harta yang dirampok Nakamura mencapai 960 kg emas senilai 10 hingga 80 juta gulden. Setelahnya, dia membawa harta tersebut ke rumah istri simpanannya, Carla Wolff, dan membawanya ke suatu taman milik seorang pengusaha China.
Aksi Nakamura ini berjalan lancar. Tak ada satupun yang mengendusnya sebab banyak orang masih sibuk mengurusi kemerdekaan. Praktis, harta tersebut membuat Nakamura dan Carla bisa hidup tenang di Indonesia dan kaya raya.
Akan tetapi, semua berubah akibat ulah istrinya sendiri. Setelah punya harta, gaya hidup Carla langsung berubah. Dia jadi hedon, suka pamer, dan sering menghambur-hamburkan harta.
“Saya lebih kaya dari Ratu Belanda. Saya akan tidur di ranjang emas dan para tamu akan makan dari piring emas,” kata Carla dikutip dari Rampok (2012).
Ketika sikap itu ditunjukkan Carla, perwakilan intelijen Belanda dan Inggris menjadi curiga. Terlebih, Carla ketika itu punya posisi penting sebagai anggota Organisasi Gerilya Hindia Belanda atau Nederlandsch Indies Guerilla (NIGO).
Intel itu heran soal asal-usul harta Carla. Alhasil, mereka melakukan investigasi dan terkuaklah bahwa itu semua hasil curian. Sayang, intel tersebut bukannya melaporkan, tapi ikut-ikutan memiliki harta tersebut. Mereka mengambil 20 kg emas hasil curian.
Dalam dunia pencurian, ada anggapan kalau aksi kejahatan diketahui banyak orang, makin besar pula risiko terbongkar. Pada akhirnya, anggapan ini benar terjadi. Akibat ulah Carla, makin banyak orang tahu ada aksi kriminal melibatkan tentara Jepang.
Semua ini berujung pada terbongkarnya kasus oleh pemerintah Belanda yang menduduki Jakarta. Mulai dari Nakamura, Carla Wolff, Nomura Akira, dan dua intel itu, ditahan oleh Belanda dan dinyatakan bersalah.
Menurut koran Het dagblad (24/6/1946) Nomura dinyatakan terlibat karena dia mengaku turut menikmati hasil rampokan karena berkedudukan sebagai atasan Nakamura. Nomura juga mengaku telah membuka 9 koper emas selama sehari di sebuah rumah. Kemudian, koper-koper itu dibawa ke kantor militer Jepang di Jakarta.
Akibat terbukti terlibat dalam perampokan, keempat tersangka resmi ditahan.
Nakamura mendapat hukuman paling berat. Sedangkan, Wolff dihukum 8 bulan penjara. Menariknya, ratusan kilogram emas tersebut tak diketahui wujudnya usai kasus itu terbongkar.
Saat penyelidikan kasus, pihak berwenang menyebut hanya menerima emas setara 1 juta gulden saja, sedangkan sisanya tak jelas kemana.
Ada yang menyebut Nakamura menyimpan sisa emas di suatu tempat yang dirahasiakan saat kepergok polisi. Ada pula yang mengatakan emas itu tersimpan di kawasan Menteng, Jakarta. Namun, satu hal yang pasti sisa keberadaan emas tersebut sampai sekarang tak diketahui di mana.
