Kementerian Sosial melakukan graduasi terhadap 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) setelah dinilai mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
“Kami menggraduasi 1.000 peserta yang berasal dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka siap untuk tidak lagi menerima bansos,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul seusai acara bertajuk “Berani Graduasi: Siap Mewujudkan Indonesia Emas” di Grha Sabha Pramana UGM di Sleman, Kamis.
Dia mengatakan seluruh KPM tersebut sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial reguler, seperti PKH maupun Bansos Sembako.
Setelah mendapatkan penguatan usaha dan pendampingan, mereka dinyatakan naik kelas menjadi keluarga yang lebih berdaya.
“Selama ini mereka ada di program PKH atau Bansos Sembako, lalu dengan adanya bantuan usaha, mereka bisa lebih mandiri,” kata dia.
Gus Ipul menyebut mayoritas KPM telah menerima bansos lebih dari lima tahun, sehingga ke depan Kemensos akan mengevaluasi durasi penerimaan agar tidak terlalu panjang.
Berdasarkan profil 1.000 KPM di DIY tersebut, pihaknya mencatat sebanyak 84,5 persen telah menerima bantuan sosial lebih dari lima tahun. Sisanya, sebanyak 4,2 persen menerima bansos selama 3–4 tahun, 9,7 persen selama 1–3 tahun, dan 1,6 persen di bawah satu tahun.
“Saya sudah lapor kepada Presiden, maksimal lima tahun akan kita evaluasi,” katanya.
Kemensos mencatat mayoritas KPM yang lulus tersebut saat ini telah memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK). Sektor usaha yang digeluti beragam, didominasi bidang peternakan sebesar 39,7 persen, diikuti jasa dan perdagangan (27 persen), makanan dan minuman (25,4 persen), kerajinan dan menjahit (6,3 persen), serta pertanian (1,6 persen).
“Saya ingin mereka bangkit, tidak turun kelas lagi. Ini graduasi naik kelas, dari penerima bansos menjadi peserta program pemberdayaan pemerintah,” ujar dia.
Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih menjelaskan proses graduasi dilakukan melalui evaluasi yang ketat dan berkelanjutan sejak 2007.
Keluarga yang dinyatakan lulus, kata dia, telah memenuhi kriteria kemandirian dan diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan ekonomi.
“Graduasi ini adalah awal dari fase pemberdayaan. Mereka tidak lagi menerima PKH, tetapi akan mendapat dukungan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan akses permodalan agar usahanya berkembang,” ujarnya.
Ratmi (56), salah satu peserta yang digraduasi, mengaku memutuskan mengundurkan diri dari PKH secara sukarela setelah lima tahun menjadi penerima bantuan.
“Saya mengajukan graduasi mandiri. Kemarin dapat bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) buat beli kambing. Ke depannya saya mau ternak kambing dan memajukan lagi usaha bikin pupuk dari kotoran hewan (kohe), kohe kambing itu sendiri,” ujar warga Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul ini.
Dia mengaku merasa cukup dan memilih mundur agar bantuan dapat diberikan kepada keluarga lain yang masih membutuhkan.
“Saya kira sudah cukup untuk saya, biar bantuan yang lainnya bisa dipakai untuk yang lain,” kata dia.