Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengapresiasi perusahaan media massa yang sudah memiliki kanal cek fakta dalam upaya menghalau isu atau konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) di masyarakat.
“Kami apresiasi media yang punya kanal cek fakta. Karena kalau satu atau dua pihak saja, tak cukup untuk menangkal konten DFK,” kata Kepala PCO Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa.
Hasan juga mendorong media arus utama yang belum memiliki konten cek fakta untuk menciptakannya. Tujuannya, PCO ingin media massa juga sama-sama ikut menjernihkan informasi yang beredar di masyarakat.
“Karena kalau tidak, masyarakat kita lama-lama akan terjerumus pada istilah KJR (knee-jerk reaction),” kata Hasan.
KJR adalah situasi ketika kecepatan informasi sering ditangkap pemengaruh atau influencer tanpa berpikir panjang tanpa ada upaya mengolah data dari informasi tersebut.
“Mereka langsung membuka gawai, menyalakan kamera, dan berkomentar. Maka, riuhlah di media sosial,” katanya.
Hasan berharap media arus utama bisa terhindar dari jebakan KJR dengan memverifikasi apa pun informasi yang beredar di media sosial maupun di masyarakat serta membubuhkan judul yang tepat dan tanpa multitafsir.
“Kadang yang dimakan (pembaca, red) judulnya saja. Beritanya tidak dimakan. Kadang-kadang kan judul juga dipoles,” kata Hasan.
Jika dibiarkan, Hasan khawatir masyarakat Indonesia akan terpuruk ke dalam perpecahan, terlebih lagi jika konten yang mengandung DFK itu mengarah pada kebencian terhadap pemerintah.
“Sudah, langsung marah-marah saja. Misalnya waktu demo di Pati, dibilang ada yang meninggal, kami cek sana-sini, ternyata tidak ada,” kata Hasan.
Kondisi serupa juga terjadi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui teknik manipulasi suara menggunakan kecerdasan buatan (AI) yang seolah-olah mengatakan bahwa guru adalah beban negara.
“Untuk itu, kita bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital menghalau konten-konten DFK ini,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo mengajak insan media untuk bersama-sama menghalau konten DFK untuk melindungi generasi muda dari isu-isu yang memecah belah.
“Konten DFK ini merusak sendi-sendi demokrasi,” kata Angga Raka.